POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Muncul kekecewaan tentang penentuan tim pedamping sebuah Cabang Olahraga (cabor)kontingan Bali menuju PON XXI/2024 di Aceh dan Sumatra Utara. Mulai muncul ketidakharmonisan dalam membina atlet yang akan mewakili Bali dalam PON tersebut.
Sebagian official seperti manajer, dan pelatih dimonopoli pengurus provinsi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan Pengurus Kabupaten Cabang Olahraga yang atletnya berbasis di Kabupaten dan Kota.
Pengkab Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Badung, Rabu (7/2/2024) mendatangi Pengurus KONI Badung untuk menyampaikan ketidakpuasan atas Keputusan Pengurus Provinsi ABTI Bali Nomor 014 Tahun 2024 tertanggal 02 Februari 2024 tentang penentuan official seperti manajer dan pelatih atlet ABTI ke PON.
Ketua Harian Pengkab ABTI Badung I Gusti Agung Ngurah Dedy Priyatno S.Pd. melaporkan ke KONI Badung, 17 atlet ABTI Badung lolos ke PON mewakili Bali. Tapi Pengurus Provinsinya menunjuk hanya satu orang pelatih asal Badung. Sebanyak 10 official/pedamping lainnya termasuk manajer dan pelatih lain, diambil atas nama pengurus Provinsi.
Malah ada pelatih lain itu ditunjuk, padahal yang bersangkutan tidak memiliki atlet dan belum pernah menjadi pelatih.
“Apakah ini adil? Sama sekali tidak adil. Sebanyak 17 pemain kita sumbangkan untuk Bali, apa adil hanya didampingi satu pelatih dari Badung? Saya minta KONI Badung dapat memperjuangkan melalui KONI Bali supaya ada keseimbangan yang wajar, menyangkut official tersebut” kata Gung Dedy didampingi Sekertarisnya Agus Aditya, Humasnya Gede Putrawan, dan Agus Sedana, Kordinator Wasit ABTI Badung.
Sebagaimana diketahui dalam BK PON sebelumnya , Pengprov ABTI Bali meloloskan meloloskan 24 atlet sejumlah atletnya ke PON XXI. Dari jumlah itu, atlet Badung mendominasi sebanyak 17 atlet (10 putri dan 7 putra) atau sekitar 75 persen merupakan atlet binaan ABTI Badung.
Ketua Umum KONI Badung Made Nariana yang menerima rombongan Pengkab ABTI Badung didampingi Wakil Ketua Ketut Widia Astika, Bidang Hukum Made Subagiadnya dan KTU Gung Rawat Dwaja, mengatakan, bahwa ia dalam setiap rapat dengan KONI Bali dan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi selalu berharap, pengiriman kontingan Bali ke PON beserta official khususnya pelatih, supaya lebih proporsional.
Untuk kepentingan PON, Atlet Bali mendapat dukungan atlet kabupaten seluruh Bali. Pengurus Provinsi hanya mengkordinasikan atlet dari semua kabupaten dan kota. Oleh karena itu, official khusus pelatih hendaknya dilakukan dengan adil sehingga Pengurus Kabupaten/Kota, atlet dan pelatih tidak kecewa.
“Saya minta Pengurus Provinsi Cabor terkait jangan sewenang-wenang apalagi terkesan rakus. Kalau atletnya lebih banyak dari kabupaten A misalnya, pelatihnya sebanyak mungkin yang mendampingi seharusnya dari Kabupaten A juga. Supaya ada hubungan bathin dan chemistry antara atlet dan pelatih,” kata Nariana, seraya menegaskan, ”kalau official sampai puluhan orang, masak Badung hanya dijatah satu orang. Ini namanya keterlaluan.”
Nariana mengharapkan, seharusnya Ketua Umum KONI Bali dapat melakukan intervensi terhadap persoalan seperti ini. Pengurus Provinsi Cabor hanya mengakomodasikan atlet-atlet yang disumbangkan kabupaten/kota. Oleh karena itu, mbok ya tahu diri dan legowo cukup sebagai pimpinan kontingen. Sementara bagian teknis seperti pelatih diserahkan sepenuhnya kepada pelatih dari mana atlet itu berasal.
Nariana menduga, kalau cara monopoli ini diterapkan, ia khawatir arena PON dianggap hanya sekadar formalitas untuk “dolan-dolan”. Bukan berjuang dan bertanding mati-matian membela Bali untuk meraih prestasi. “Janganlah PON dipakai kesempatan mumpung berkuasa. Kontingen Bali datang ke PON, berjuang mempertahankan rangking 5 dalam ajang gersebut,” pungkas Nariana yang juga mantan Ketua Umum KONI Bali. (*)
