POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Fraksi-fraksi DPRD Gianyar menyampaikan Pandangan Umum (PU) terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Gianyar 2024 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Selasa (17/6/2025).
Dalam APBD 2024, Pendapatan Daerah yang direncanakan Rp3,06 triliun lebih, sampai berakhirnya tahun anggaran 2024 terealisasi Rp2,975 triliun lebih atau 97,24%. Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer direncanakan Rp2,944 triliun lebih terealisasi sebesar Rp2,541 triliun lebih atau 86,31%.
Menanggapi pengantar pertanggungjawaban Bupati Gianyar, Fraksi PDIP dalam PU yang dibacakan Luh Suciningsih, menyebut penyusunan APBD 2024 telah mempertimbangkan potensi yang dimiliki, serta kondisi dinamis yang berkembang.
Atas dasar tersebut disusun target-target yang ingin dicapai, yang tentu melalui sinkronisasi dan sinergitas terhadap capaian-capaian, yang tertuang dalam dokumen-dokumen Daerah, Provinsi, maupun Pusat.
“Fraksi PDIP menyatakan dapat menerima materi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gianyar 2024, untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang disepakati dan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
Senada dengan Fraksi PDIP, PU Fraksi Golkar yang dibacakan Gusti Nyoman Sena juga menerima materi persidangan seperti disampaikan Bupati Mahayastra, saat penyampaian pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024.
Pun dengan Fraksi Demokrat bersatu, yang menerima materi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gianyar 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang disepakati, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
PU Fraksi Gerindra yang disampaikan Ida Bagus Gde Suryawan mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pendekatan berbasis digital, akurat, dan adil. “Sumber-sumber PAD yang belum tergarap secara optimal, seperti retribusi pariwisata, pajak hiburan, serta pengelolaan aset daerah, perlu ditata secara profesional dan transparan,” harapnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya memastikan Belanja Daerah, khususnya Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa, memberi dampak nyata bagi masyarakat. Belanja yang tinggi tidak selalu identik dengan manfaat maksimal, jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang berkualitas.
Gerindra juga minta agar setiap OPD memastikan program dan kegiatan yang dirancang benar-benar, menjawab kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Meskipun ada berbagai pertanyaan dan masukan, keempat fraksi DPRD Gianyar mengucapkan selamat kepada Pemkab Gianyar, karena atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemkab Gianyar dalam pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2024 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah tahun ke-11 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh Opini WTP. adi
