DENPASAR – Berakhirnya Pilkada 2020 menyisakan ribuan baju alat pelindung diri (APD) yang belum dipakai. Agar tidak mubazir, KPU siap menghibahkan baju yang juga dinamai “baju astronot” tersebut ke pemerintah daerah.
“Nanti pemerintah daerah yang menyalurkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Barang sudah dibeli jangan sampai mubazir tidak dipakai, karena itu bagusnya dihibahkan,” ucap Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kamis (17/12/2020).
Berdasarkan data, dari enam kabupaten/kota yang pilkada terdapat total 5.649 TPS, dan masing-masing TPS disediakan satu baju APD oleh KPU untuk antisipasi Covid-19. Baju APD dikenakan KPPS jika ada pemilih yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celsius, dan harus memilih di bilik khusus. Dari ribuan TPS tersebut, tercatat hanya ada tujuh pemilih yang dilayani dengan status pasien Covid-19. Dengan demikian, saat ini terdapat 5.642 baju APD yang tidak terpakai.
Menurut Lidartawan, apparat pemerintah desa atau kecamatan disilakan untuk mengambil baju APD itu untuk disumbangkan. Secara normatif, ulasnya, KPU sudah tidak ada urusan lagi dengan baju APD itu. Berbeda dengan thermogun yang dicatat sebagai barang aset dan wajib dihibahkan ke pemerintah, baju APD jenisnya barang sekali pakai. KPU juga tidak ada anggaran untuk mengumpulkan kembali baju APD itu.
“Kalau mau KPPS mengumpulkan dan bawa itu kecamatan ya bagus. Kami menyilakan aparat desa atau kecamatan koordinasi ke jajaran PPS atau KPPS,” lugasnya.
Sebagai catatan tambahan, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menyebut lembaganya menghabiskan Rp 586,6 miliar untuk menyiapkan APD untuk Pilkada 2020 di tengah masa pandemi Covid-19. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kamis (17/12) anggaran tersebut untuk pembelian logistik khusus pandemi yakni masker, alat pengukur suhu tubuh (thermogun), sampai baju APD. Khusus baju APD, KPU belanja sampai Rp 30,2 miliar.
Di kesempatan terpisah, komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, melihat mengucapkan selamat kepada pemenang pilkada belum jadi budaya di Bali. Paslon yang kalah hanya diam, dan hanya pihak yang menang mengumumkan kemenangannya. “Seeloknya sih yang kalah itu, selain mengucapkan selamat kepada yang menang, juga mengumumkan kekalahan kepada publik. Minimal lewat media sosialnya,” ulas mantan Ketua KPU Denpasar itu.
Bersedia mengumumkan kekalahan, sambungnya, justru merupakan penanda kedewasaan berpolitik. Sebagai ilustrasi, dia menyebut usai kontestasi Pilpres di Amerika Serikat, para kandidat sudah menyiapkan dua naskah pidato. Satu pidato kemenangan, satu lagi pidato kekalahan. Pidato itu sebagai simbol pertarungan sudah selesai. “Idealnya sih begitu, tapi ya faktanya memang belum jadi budaya di kita. Kalau nelpon secara pribadi ngucapin selamat mungkin ada,” ungkapnya.
Disinggung mengapa partisipasi Pilkada Denpasar 2020 justru lebih rendah dibanding 2015, John menyebut tidak lepas dari dampak ekonomi pandemi. Kata dia, banyak pemilih di Denpasar yang pulang kampung karena tidak lagi bekerja di Denpasar. Misalnya sopir transportasi, karyawan hotel, dan sektor lain yang dirumahkan atau diberhentikan karena usahanya tutup.
Selain itu, kantong-kantong yang partisipasi pemilihnya rendah adalah daerah urban. “Mereka tidak datang bukan karena takut ke TPS, tapi karena sekarang ini tidak lagi menetap di Denpasar,” jelasnya.
Terkait opini Pilkada Denpasar kurang menghadirkan kontestasi menarik, John tidak menepisnya. “Faktor landainya perang udara lewat opini dan dinamika wacana ke publik itu berpengaruh. Justru saya lihat perang udara lebih ramai itu di Karangasem dan Jembrana ketimbang di Denpasar,” tandasnya. hen
