MANADO – Sebanyak 12 provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi dan Bali membahas program infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2021 di Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/3/2020)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka konsultasi regional tersebut mengatakan kegiatan itu memiliki tiga tujuan. Pertama, menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air dan energi.
Selanjutnya, sinkronisasi program Kementerian PUPR dengan disepakati dan didukung oleh pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Ketiga, menjadi bahan penyusunan usulan Kementerian PUPR untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
“Di mana pun kita bekerja akan melaksanakan tiga hal yaitu mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di tahun 2019, mengerjakan program 2020 dan memprogramkan kegiatan di tahun 2021,” kata Basuki, seperti dilansir dari antaranews.
Basuki menambahkan fokus program PUPR mencakup sumber daya air, transportasi, perumahan, sanitasi dan air bersih. Konsultasi regional yang digelar di Kota Manado itu merupakan yang terakhir dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di empat kota.
Konsultasi regional pertama digelar di Magelang untuk enam provinsi di Pulau Jawa, selanjutnya kedua di Labuan Bajo NTT untuk Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (enam provinsi), serta ketiga di Toba Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera (10 provinsi).
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang.
Selain itu juga memperhatikan arahan agenda pembangunan global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana. “Kami berharap dari program yang dibuat dapat terealisasi dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.
Konsultasi regional keempat ini diikuti Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. (yes)