POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Provinsi Bali menilai pemilu demokratis dan inklusif tidak berhenti pada pemenuhan kuantitas pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jauh sebelum hari pencoblosan, ketersediaan akses, jaminan representasi, keterbukaan informasi, hingga kesempatan setara untuk terlibat dalam proses politik harus dipastikan bagi setiap warga negara. Hal tersebut menjadi fokus utama Bawaslu Provinsi Bali melalui program edukasi Bawaslu Membelajarkan Volume II bertema “Pemilu Inklusif: Representasi Politik Perempuan, Masyarakat Adat, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan” di Denpasar, Senin (7/9/2026).
Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menyatakan pemilu yang bermartabat harus memberi ruang yang adil tanpa diskriminasi. “Pemilu bukan hanya soal bagaimana suara diberikan, tetapi bagaimana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” katanya.
Pemilu inklusif dipandang bukan semata persoalan teknis penyelenggaraan. Inklusivitas berkaitan erat dengan bagaimana sistem pemilu mampu mengikis berbagai hambatan struktural, yang kerap membuat sebagian warga kesulitan menggunakan hak politiknya.
Dalam konteks pengawasan, Suguna menyebut persoalan tersebut perlu dibaca sejak dini. “Hambatan terhadap hak politik tidak selalu terlihat saat seseorang berada di TPS, melainkan dapat muncul sejak pendataan pemilih, keterbatasan akses informasi, lingkungan sosial, hingga minimnya kesempatan kelompok tertentu untuk masuk dalam panggung politik,” terangnya.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah representasi politik perempuan. Keterlibatan perempuan selama ini kerap diukur sekadar dari angka kuota keterwakilan. Padahal, persoalan utamanya terletak pada sejauh mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk, bertahan, dan menyuarakan kepentingannya dalam pengambilan keputusan publik.
Persoalan inklusivitas juga menyasar keberadaan masyarakat adat yang memiliki keterikatan kuat dengan ruang sosial dan budayanya. Bawaslu Bali menempatkan masyarakat adat bukan sebagai objek penerima informasi pemilu semata, melainkan sebagai subjek aktif demokrasi. “Pengawasan diarahkan agar saluran informasi kepemiluan dan penggunaan hak pilih, dapat diakses tanpa terhalang kondisi geografis maupun tata cara lokal,” pesannya.
Suguna juga menekankan pentingnya aksesibilitas yang bermakna. Hal ini mencakup ketersediaan informasi yang ramah disabilitas, desain fisik TPS yang mudah dijangkau, fasilitas pendukung, hingga pendampingan yang tepat. Penyandang disabilitas juga didorong untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif, “bukan hanya diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan pelayanan khusus”.
Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada kelompok rentan seperti lansia, warga termarginalkan, dan masyarakat yang mengalami kendala administrasi kependudukan. Kelompok ini dinilai paling berpotensi terlewat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pemilu jika tidak diawasi secara cermat.
Melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume II, Bawaslu Bali mengemas materi edukasi ke dalam bentuk bahan ajar, infografis, dan video pembelajaran. Pendekatan ini ditujukan untuk memperluas literasi kepemiluan bagi jajaran pengawas, akademisi, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil.
‘’Pengawasan pemilu memiliki dimensi pencegahan yang luas. Kita tidak hanya menjaga agar aturan dipatuhi, tetapi juga memastikan prinsip kesetaraan benar-benar hadir dalam setiap ruang partisipasi politik,” pungkas Suguna. hen
