POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemprov Bali menyampaikan Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana 2026 sekaligus Raperda APBD Semesta Berencana 2027, dalam sidang paripurna DPRD Bali, Senin (7/9/2026). Yang agak jarang, meja pimpinan terlihat “lengang” karena hanya ada Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya yang memimpin sidang, bersama Gubernur Wayan Koster. Tak ada satu pun dari tiga wakil ketua DPRD yang mendampingi seperti biasanya, karena mereka izin ada kegiatan masing-masing.
Gubernur Koster mengatakan, penyampaian kedua dokumen secara bersamaan bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan daerah. “Perubahan APBD 2026 difokuskan sebagai instrumen penyesuaian dinamika anggaran berjalan, sedangkan RAPBD 2027 dirancang untuk menyiapkan fondasi fiskal tahun berikutnya,” ucapnya.
Pendapatan Daerah diproyeksikan naik dari Rp6,5 triliun menjadi Rp6,6 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp4,2 triliun menjadi Rp 4,3 triliun lebih. Pajak Daerah naik dari Rp2,836 triliun menjadi Rp2,837 triliun lebih. “Retribusi Daerah naik dari Rp614 miliar menjadi Rp649 miliar lebih,” terangnya.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik dari Rp196 miliar menjadi Rp257 miliar lebih. Lain-lain PAD yang Sah naik dari Rp591 miliar menjadi Rp617 miliar lebih. Pendapatan Transfer turun dari Rp2,31 triliun menjadi Rp2,27 triliun lebih. Belanja Daerah meningkat dari Rp7,2 triliun lebih di APBD Induk menjadi Rp7,5 triliun lebih. Belanja Operasi dari Rp5,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun lebih.
Belanja Hibah naik dari Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun lebih, Belanja Modal naik dari Rp806 miliar menjadi Rp841 miliar lebih. Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik dari Rp164 miliar menjadi Rp173 miliar lebih. Belanja Tidak Terduga (BTT) berkurang dari Rp50 miliar menjadi Rp23 miliar lebih. “Belanja Bantuan Keuangan naik dari Rp408 miliar lebih menjadi Rp462 miliar lebih,” ungkapnya.
Perubahan APBD 2026 mengalami defisit anggaran Rp842 miliar lebih (12,65%). Defisit ini ditutup melalui penerimaan pembiayaan naik Rp162 miliar lebih dari Rp1,42 triliun lebih menjadi Rp1,58 triliun lebih. Sumbernya berasal dari Silpa Tahun 2025 (audited) Rp712 miliar lebih dan rencana penerimaan pinjaman daerah Rp873 miliar lebih.
Untuk Rancangan APBD 2027, Pemprov Bali membidik pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6% hingga 6,4%. Sasaran makro lainnya mencakup penekanan tingkat kemiskinan di angka 2,75% hingga 3,4%, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dijaga pada rentang 1,75% hingga 2,25%.
“Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp5,7 triliun lebih. Komponen utamanya ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,5 triliun lebih, bersumber dari Pajak Daerah Rp2,9 triliun lebih, Retribusi Daerah Rp645 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp317 miliar lebih, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp687 miliar lebih,” beber Koster.
Pendapatan Transfer Pusat direncanakan Rp1,14 triliun lebih. Pos ini belum memperhitungkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Belanja Daerah dirancang Rp6,1 triliun lebih untuk Belanja Operasi Rp4,8 triliun lebih, termasuk Belanja Hibah Rp1 triliun lebih.
Untuk Belanja Modal, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran Rp337 miliar lebih. Belanja Transfer Rp856 miliar lebih, terdiri dari Belanja Bagi Hasil Rp688 miliar lebih dan Bantuan Keuangan Rp167 miliar lebih, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp150 miliar.
Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 diperkirakan mengalami defisit anggaran Rp475 miliar lebih atau sekitar 8,32%. Guna menutup selisih tersebut, penerimaan pembiayaan ditetapkan Rp1,2 triliun lebih yang bersumber dari perkiraan Silpa 2026. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 753 miliar lebih, yang akan dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan pokok utang pemerintah sebesar Rp243 miliar lebih dan penyertaan modal daerah sebesar Rp510 miliar. hen
