Waspada! Cuci Tangan Jadi Modus Baru Pelanggaran Pemilu

  • Whatsapp
PARA peserta rapat teknis virtual Bawaslu Bali dengan narasumber Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, Kamis (14/5) lalu. Foto: Ist
PARA peserta rapat teknis virtual Bawaslu Bali dengan narasumber Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, Kamis (14/5) lalu. Foto: Ist

DENPASAR – Protokol pencegahan Covid-19 dengan rajin membersihkan tangan dinilai dapat dijadikan peluang untuk pelanggaran pemilu, terutama di TPS. Salah satunya untuk dipakai modus memilih lebih dari sekali di TPS yang berbeda. Hal itu menjadi salah satu topik bahasan saat rapat teknis virtual di Bawaslu Bali membahas penanganan pelanggaran pemilu, Kamis (14/5/2020).  

Menurut Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, saat mencuci tangan usai mencoblos dengan pembersih tangan, bisa saja tinta di jari sebagai tanda sudah memilih jadi ikut bersih. Ini membuat orang tersebut bisa saja menyalahgunakan kesempatan untuk memilih di TPS lain. Apalagi semua orang wajib mengenakan masker, maka petugas di TPS berpotensi kesulitan mengidentifikasi secara utuh orang-orang yang datang.

Bacaan Lainnya

Dia mengingatkan kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk memperhatikan tingkat kepatuhan peserta pemilu. Sebab, dari tahun ke tahun selalu saja terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. “Pada saat normal saja masih dilakukan (pelanggaran), bagaimana jika pada saat pendemi ini? Ini akan sangat rawan terhadap pelanggaran politik uang,” serunya dalam rapat yang dimoderatori Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali, Wayan Wirka, tersebut.

Baca juga :  Pekerja Bangunan Tewas Tersetrum Listrik Saat Perbaiki Atap Toko Bocor

Dalam sesi diskusi, salah satu peserta dari Bawaslu kabupaten/kota menanyakan mengenai penyaluran bantuan sembako oleh bupati petahana. Di satu sisi itu kewajiban pemerintah karena dia masih menajbat, di sisi lain hal itu rentan ditungangi kepentingan politik. Kondisi ini dirasa rentan pelanggaran, di sisi lain Bawaslu juga masih meraba-raba bagaimana melakukan pencegahan dan penindakan.

Menanggapi pertanyaan terkait pelanggaran, Dewi menegaskan politik uang memang sangat rawan dalam kondisi pandemi ini. Meski begitu, dia mengajak jajarannya tetap menegakkan hokum berdasarkan kewenangan yang dimiliki Bawaslu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Kegiatan ini bagian dari upaya kami untuk memberi penyegaran kepada rekan-rekan Bawaslu di daerah, terutama yang akan pilkada. Dengan diskusi bersama Bawaslu RI, segala dinamika dan persoalan di bawah bisa disampaikan dan dicarikan solusi,” tambah Wirka usai kegiatan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.