Warga Mengadu ke DPRD Lombok Utara, Pilkades Pansor Berpeluang PSU

  • Whatsapp
PULUHAN warga rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Lombok Utara, Selasa (11/1/2022). Foto: ist
PULUHAN warga rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Lombok Utara, Selasa (11/1/2022). Foto: ist

KLU – Salah satu kontestan Pilkades Pansor, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara mendapat lampu hijau untuk pemungutan suara ulang (PSU) setelah diduga ada kecurangan saat pemungutan suara. Hal tersebut tersingkap setelah calon kepala desa (cakades) yang dicurangi itu rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Lombok Utara, Selasa (11/1/2022). Komisi I juga akan memanggil eksekutif terkait sengketa Pilkades tersebut.

“Kami ingin komisi I turun tangan dengan persoalan di Pansor ini, karena eksekutif seolah tidak merespons apa yang menjadi permasalahan alias tidak ingin repot. Ada tiga tuntutan kami terkait sengketa Pilkades ini,” seru Ketua LSM Surak, Agung Wiramaya Arnadi; didampingi cakades nomor urut 1, Sahdan, dan warga Pansor lainnya.

Bacaan Lainnya

Arnadi menguraikan tiga tuntutan itu dimaksud yakni pembukaan kotak suara dua TPS yang disengketakan, penundaan pelantikan Kades, dan PSU. “Kalau dipaksakan (pelantikan hasil Pilkades) nanti akan jadi masalah di bawah, itu yang kami antisipasi,” sambungnya.

Dia menguraikan, permasalahan awal sengketa yakni di dua TPS ditemukan orang meninggal dan keluar negeri ikut memilih. Hal itu dilihat dari hasil C1 dengan hasil partisipasi yang mencapai 98 persen. Dasar ini yang membuat pihaknya yakin ada kemungkinan kecurangan. Ada 43 suara yang diduga bermasalah, kemudian ada jumlah pemilih yang awalnya hanya 107 menjadi 108 orang.

Baca juga :  Progres Pembangunan Stage Ceningan Capai 72 Persen

Ketua Komisi I DPRD KLU, Raden Nyakradi, mengatakan, melihat tuntutan tersebut, dia menilai wajar jika cakades mengadu ke DPRD. Terlebih selama ini mereka belum pernah dipertemukan tim penyelesaian sengketa Pilkades, tapi diberi surat jawaban dari eksekutif. “Padahal perlu mereka menyampaikan ini secara langsung untuk menyelesaikan persoalan ini, jadi harus dibuktikan,” ulasnya.

Dia akan melakukan pendalaman mengenai persoalan ini, tentu dengan mengikuti prosedur untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ketua Panitia Pilkades, BPD, Camat, hingga OPD terkait akan dipanggil terkait persoalan itu. “Pemkab harus membuktikan tuntutan mereka ini, yakni di kotak suara itu,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD KLU, Fajar Marta, menambahkan, PSU dua TPS yang menjadi tuntutan Sahdan bisa saja terjadi. Sebab, PSU bisa dilakukan jika DPT melebihi jumlah pemilih. Ketika itu terjadi, maka patut dicurigai terjadi kecurangan. 

Selain itu, jumlah pemilih yang hadir tidak sesuai dengan surat suara. Kondisi ini juga berpeluang terjadinya PSU oleh pihak yang merasa dirugikan. “Persolan permintaan pembukaan kotak suara, besok kami panggil eksekutif,” tegas mantan Ketua KPU KLU itu.

Fajar melanjutkan, kotak suara bisa dibuka jika menginginkan pembuktian yang benar. Menurutnya, tidak ada larangan untuk itu selama untuk pembuktian dugaan kecurangan. 

Politisi Nasdem ini membeberkan, dari partisipasi yang mencapai 98 persen, perlu dilihat kembali data DPT. Sebab, dalam satu dusun pasti terdapat  masyarakat yang tidak di tempat atau ada yang meninggal dunia. Karena itu, dia menilai tingkat partisipasi mencapai 98 persen merupakan hal yang sangat tidak mungkin.

Baca juga :  PWS Denpasar Terpikat Jaya Wibawa, Taat Prokes, Tak Gentar Datang ke TPS

“Yang menjadi catatan, yang 43 orang ini kok bisa masuk dalam angka pengguna hak suara?” sentilnya menandaskan. fik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.