MATARAM – Penurunan angka kemiskinan di NTB harus menjadi fokus Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi hingga setahun ke depan. Jika tidak ada program signifikan mengurai kemiskinan, hal itu rentan menjadi gorengan politik yang berbahaya bagi Zul-Rohmi untuk lanjut ke periode II.
“Tahun ini merupakan tahun keempat kekuasaan Zul-Rohmi. Bila tidak fokus ada program pengurangan angka kemiskinan, ini bakal jadi alarm yang membahayakan di Pilgub 2024,” kata akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Agus, Minggu (2/10/2022).
Merujuk data BPS per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 74.666 orang atau setara dengan 14,14 persen. Sebelum Tuan Guru Bajang (TGB) mengakhiri jabatan pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sekitar 15,05 persen. Ini menurun karena tahun 2013 jumlahnya sebanyak 17,25 persen.
“Artinya selama lima tahun TGB mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,2 persen, atau kalau empat tahun sekitar 1,2 persen. Angka kemiskinan NTB tahun 2016 sebesar 16,02 persen,” terangnya.
Pada periode kepemimpinan Zul-Rohmi, selama empat tahun berkuasa hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,82 persen. Hanya, dia mengakui ada situasi berat dihadapi Zul-Rohmi yakni gempa bumi dan Covid-19. “Belajar dari itu, sisa setahun ke depan Zul-Rohmi harus punya inovasi menurunkan angka kemiskinan yang adaptif terhadap tantangan baru ini,” pesannya.
Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli Ernanda, menambahkan, angka kemiskinan di NTB turun pada periode Maret hingga September 2021. Namun, persentase penurunannya masih di bawah target RPJMD NTB tahun 2018-2023.
Rilis BPS belum lama ini menyebutkan, penurunan angka kemiskinan per September 2021 sebesar 0,31 persen. Dari periode Maret 2021 sebesar 14,14 persen menjadi 13,83 persen di September. Jika dibandingkan target RPJMD, penurunan tersebut masih jauh dari harapan.
Pada awal tahun RPJMD atau di 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Kemudian ditargetkan turun satu persen setiap tahun. Artinya, di tahun 2021, seharusnya angka kemiskinan pada posisi 11,75 persen. Selisih lebih dari dua persen dari angka yang dirilis BPS.
Ramli menuding Pemprov belum mampu berbuat banyak meningkatkan kesejahteraan penduduk. Terutama mengangkat penduduk miskin agar keluar dari garis kemiskinan akibat pandemi Covid-19. “Pemprov dapat dikatakan gagal mencapai target indikator kunci pembangunan daerah,” ketus Ramli.
Penurunan angka kemiskinan dinilai cukup berat. Sebab, penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 32.150 orang pada masa pandemi tahun 2020. Kemudian diikuti peningkatan kesenjangan atau gini ratio pada 2021 sebesar 0,384. Dari sejumlah faktor, antara lain, Fitra NTB melihat Pemprov kurang efektif mengalokasikan anggaran untuk mengurangi kemiskinan.
Di tahun 2021, sebesar Rp3,77 triliun dari APBD dikucurkan untuk sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, hingga fasilitas umum. Tapi anggaran sebesar ini hanya mampu mengurangi 2.800 rumah tangga keluar dari garis kemiskinan.
Kemudian, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terindikasi tidak tepat sasaran. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja bantuan berupa hibah dan bansos, untuk penguatan daya beli serta mengurangi pengeluaran masyarakat.
Tapi di sisi lain, alokasi untuk belanja produktif, dengan harapan memberi daya ungkit pemulihan ekonomi hingga penyediaan lapangan kerja, justru lebih kecil. ”Hanya 20 persen saja. Lebih kecil dari alokasi belanja pegawai,” sesalnya.
Secara keseluruhan angka kemiskinan seluruh pemda di NTB cukup besar. Persentasenya tertinggi di kawasan Indonesia Timur, 64 persen dari total APBD. ”Harus segera dilakukan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, terutama di tahap perencanaan,” ulasnya menandaskan. rul
