MATARAM – DPRD NTB mengingatkan Pemprov setempat untuk fokus menyehatkan posisi keuangan daerah dalam APBD tahun 2023, mengingat tahun depan sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024 . Pemprov berkewajiban sesuai peraturan perundang-undangan harus menyiapkan anggaran untuk menyukseskan program tersebut.
‘’Jadi, kalau masih ada beban hutang seperti saat periode APBD sebelumnya, maka kewajiban untuk menyukseskan gawe Pemilu Serentak, jelas akan terancam,’’ ujar Ketua DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaeda, Kamis (13/10/2022).
Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa agar beban hutang bisa terbayarkan, maka Pemprov melalui TAPD Pemprov NTB, harus berani untuk memberikan telaahan pada kepala daerah agar tidak menciptakan program yang tidak ada dalam RPJMD. Penciptaan program baru diluar RPJMD akan memicu pendanaan didalamnya.
‘’Fokus saja pada program di RPJMD dan lunasi segala tunggakan hutang. Dengan begitu, saya yakin, maka APBD kita akan sehat, kalau terus ada program ikutan, ini yang jadi masalah selama ini,’’ tegas Isvie.
Ia berharap di APBD terakhir pemerintahan Zul-Rohmi, sebaiknya program unggulan yang sudah ada dalam RPJMD yang belum dikerjakan agar fokus untuk diberikan porsi anggaran. Sementara, program yang masuk tiba-tiba dan tidak ada dalam RPJMD, agar tidak ada lagi di pembahasan APBD 2023.
‘’Kami siap membantu kinerja APBD yang sehat asal Pak Gubernur juga Ibu Wagub, memokuskan pada kerangka pembayaran beban hutang yang menjadi tunggakan selama ini,’’ ucap Isvie Rupaeda.
Sementara itu, anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra, Mori Hanafi, mengatakan, bahwa pemerintah harus mengupayakan beban hutang ini terlunasi tahun ini. Dengan begitu, tidak menjadi beban pada APBD NTB Tahun 2023. Mengingat tahun depan, sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024.
‘’Inilah yang harus dipikirkan, bagaimana agar APBD kita sehat tahun 2023. Tidak ada lagi beban utang dari tahun-tahun sebelumnya,’’ kata Mori.
Meski demikian, Mori optimis, pada tahun ini perputaran uang atau pergerakan ekonomi di daerah mulai terdongkrak dengan terus menurunnya Covid-19. Selanjutnya diselenggarakannya sejumlah kegiatan internasional, seperti MotoGP, MXGP, WSBK sehingga tidak hanya ekonomi, sektor pariwisata dan UMKM turut membaik.
‘’Harapan kita kondisi ini (Covid-19) terus membaik, sehingga ekonomi jalan, pariwisata juga jalan. Karena kita tahu pariwisata dan pertanian menjadi sektor utama penyumbang terbesar untuk NTB,’’ jelas Mori.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terdampak pandemi Covid-19, Pemprov NTB akan menyicil pembayaran pinjaman atau utang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mulai 2023 mendatang. Pemprov NTB mendapatkan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp750 miliar.
Pinjaman itu dipergunakan untuk membiayai dua proyek besar. Di antaranya, pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB dan pengadaan alat kesehatan senilai Rp500 miliar. Serta proyek percepatan jalan senilai Rp250 miliar.
‘’Mudah-mudahan akhir tahun ini rumah sakit kita (pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB) sudah tuntas pembangunan fisiknya. Setelah tuntas tentu, bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan pendapatan. Karena dia BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), bisa menyelesaikan utang-utangnya,’’ kata Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, dikonfirmasi terpisah di Mataram, Kamis (13/10).
Sekda mengatakan, cicilan pembayaran utang tersebut sudah ada skemanya. Utang yang diperoleh Pemprov NTB merupakan pinjaman dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pinjaman ini akan dikembalikan selama delapan tahun dengan suku bunga 6,19 persen per tahun.
Pada tahun 2021, Pemprov NTB diwajibkan membayar provisi ditambah bunga yang totalnya Rp18.525.937.500. Sedangkan pembayaran cicilan dimulai pada 2023 dan akan selesai pada 2029.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, ini mendaku, bahwa Pemprov NTB terus melakukan efisiensi anggaran termasuk melakukan refocusing. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyehatkan APBD NTB. Karena secara fiskal, cukup terdampak pandemi Covid-19.
‘’Dampak setelah Covid-19 ini ternyata recovery ekonomi yang kita harapkan baik secara global dan nasional tidak sesuai ekspektasi,’’ ucapnya.
Ketika pandemi Covid-19 sudah mulai melandai, NTB sebagai daerah pariwisata berharap banyak wisatawan yang akan berkunjung. Tetapi ternyata masih banyak hambatan wisatawan berkunjung ke BTB, salah satunya harga tiket pesawat yang mahal. Harapan untuk mendapatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tak semanis yang diharapkan.
‘’Artinya masih ada dampak terhadap perlambatan ekonomi. Walaupun rilisnya semester I 2022 imbas dari adanya WSBK berlanjut MotoGP, ekonomi kita masih bagus,’’ tandas mantan Kepala Disbudpar NTB ini. rul
