POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Sejumlah pelatih dan pimpinan Dojang (klub) Taekwondo Indonesia di wilayah Kabupaten Badung, kembali dipanggil Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov TI) Bali, Laksama Pertama Angkatan Laut (Purn) Wayan Wetha. Berdasarkan surat yang diterima sejumlah Dojang dan pelatih, mereka dipanggil karena ada polemik di Pengkab TI Badung.
Berdasarkan catatan di KONI Badung, Pengkab TI Badung memiiki 15 Dojang yang aktif membina atlet atas Keputusan Pengurus Pengkabnya. Namun ada 8 Dojang, konon tidak diakui Pengurus Provinsi TI, sebaliknya semua diakui KONI Badung dengan pertimbangan – makin banyak yang ingin membina atlet TI akan semakin baik, demi kemajuan olahraga tersebut di Masyarakat. Bupati Badung pun sepakat dengan pendapat KONI Badung.
“Saya tidak mengerti, kami tidak diakui – namun kami dipanggil ke Kantor TI Bali di Benoa yang kebetulan Kantor Angkatan Laut di Bali. Pemanggilan ini untuk keduakalinya. Untuk apa lagi?,” kata seorang pimpinan Dojang yang tidak mau disebut namanya.
Plt Pengkab TI Badung Made Sudana merasa heran dengan sikap TI Bali. Pertama mereka mengatakan, sebagai organisasi cabang olahraga independent yang tidak terikat dengan siapapun termasuk KONI. Namun di lain pihak ikut cawe-cawe mengurus Pengkab TI Badung dan sejumlah atlet serta pelatihnya.
Sudana yang Kepala Bidang Organisasi KONI Badung mengatakan, kalau masih memerlukan KONI, cabor itu seharusnya tunduk dengan AD/ART KONI, bukan kukuh
dengan AD/ART sendiri.
Sebelumnya Sekretaris Bidang Hukum dan Etika KONI Bali Yudi Atmika SH juga mengatakan, semua cabor anggota KONI dan menggunakan dana pemerintah – tidak ada yang independen. Hal itu juga dipertegas Ketua Umum KONI Bali IGN. Oka Darmawan, bahwa setiap cabor yang ingin masuk KONI terikat dengan turan KONI. Hal itu dikatakan Oka Darmawan saat memediasi pertemuan Pengprov TI Bali dengan KONI Badung.
Dalam pertemuan tersebut KONI Badung siap mengikuti keinginan KONI Bali supaya diadakan Muskablub Bersama karena ada dualisme di Pengkab TI Badung, tetapi Pengprov TI Bali menolaknya. Mereka beralasan organisasi cabor (TI Bali) independen dan berhak mengurus dirinya sendiri.
Banyak pihak insan olahraga di Bali termasuk Ketum KONI Buleleng, Ketum KONI Tabanan dan Ketum KONI Gianyar menyayangkan sikap TI Bali. Selama ini mereka ikut Pekan Olahraga Nasionan (PON), Ikut Pekan Olahraga Provinsi Bali dan kegiatan olahraga lain atas nama KONI, sehingga TI Bali salah kalau menyatakan diri independen. (*)