Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Bupati Artha Komitmen Penuhi Rekomendasi

  • Whatsapp
BUPATI Jembrana, I Putu Artha, saat menerima hasil pemeriksaan BPK RI, Kamis (3/12/2020). Foto: ist
BUPATI Jembrana, I Putu Artha, saat menerima hasil pemeriksaan BPK RI, Kamis (3/12/2020). Foto: ist

JEMBRANA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2019 dan 2020 (sampai dengan Semester I). Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, kepada Bupati Jembrana, I Putu Artha; dan Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Suardika, di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (3/12/2020).

Sri Haryoso Suliyanto mengatakan penyerahan LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemkab Jembrana tahun anggaran 2019 dan 2020 ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bacaan Lainnya

“Untuk diingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima,” katanya.

Sementara itu, Bupati Artha menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali beserta seluruh jajarannya yang selalu memberikan bimbingan dan pembinaan dalam menata kelola aset dengan baik. “Berkaitan dengan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah dilaksanakan, kami berkomitmen untuk segera bisa menindaklanjuti sesuai rekomendasi dalam laporan tersebut sehingga aset daerah dapat terkelola dengan baik dan benar,” katanya.

Baca juga :  Presiden Jokowi Minta Pemulihan Ekonomi Dilakukan Secara Hati-hati

Bupati Artha mengatakan, sebagai pimpinan daerah menyadari bahwa penata kelolaan aset daerah belum sempurna, masih perlu banyak pembenahan baik dari sisi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan juga sumber daya pengelola dan utamanya adalah pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Untuk itu, kami akan setiap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola aset menuju arah perbaikan sehingga tercipta tata kelola aset yang baik,” pungkasnya. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.