Tanpa PSBB, Bali Diapresiasi Pusat

  • Whatsapp
GUBERNUR Bali Wayan Koster. Foto: ist
GUBERNUR Bali Wayan Koster. Foto: ist

DENPASAR – Meskipun Bali tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi sejauh ini penanganan Covid-19 menunjukkan hasil yang lebih baik dan terkendali. Padahal, sebelumnya berbagai pihak sangat mengkhawatirkan Bali akan terancam Covid-19 karena sebagai destinasi wisata dunia terbesar di Indonesia. Tetapi sejauh ini, fakta menunjukkan hal yang kontras berbeda. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, belum lama ini. 

Dikatakannya, Pemerintah Pusat melalui Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah memonitor penanganan Covid-19 di Bali, bahkan sudah dibahas dalam Rapat Kabinet dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. “Beliau menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Bali sudah berjalan dengan baik,” katanya. 

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Menko Maritim memberi arahan dan menugaskan dirinya sebagai gubernur dan Ketua Gugus Tugas Provinsi Bali agar penanganan Covid-19 semakin baik dan terus ditingkatkan, sehingga diharapkan Bali akan menjadi provinsi pertama yang pandemi Covid-19 bisa berakhir. 

Dalam upaya tersebut, lanjut gubernur asal Sembiran ini, sangat mengapresiasi peran desa adat dan desa dinas di Bali yang mampu menjaga wilayahnya dengan sangat ketat, sehingga bisa mencegah penyebaran Covid-19. 

Baca juga :  Wagub Ingin Bali Jadi Pelopor Transaksi Non-tunai di Sektor Pariwisata

“Meskipun sudah berjalan dengan baik, penanganan Covid-19 di Bali harus dimantapkan dan terus ditingkatkan secara bersama-sama dengan Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota se-Bali, Desa Adat, Desa, Satgas Gotong Royong Desa Adat, Relawan Desa, dan para pihak serta masyarakat agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” ungkapnya.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini mengimbau dan menegaskan kembali berlakunya Instruksi Gubernur Nomor 8551 Tahun 2020. Yakni agar masyarakat benar-benar berperilaku tertib dengan disiplin sosial yang tinggi, yaitu dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah, membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat di luar rumah. 

“Memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan obyek wisata. Memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama. Memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan ke luar dan/atau masuk ke Bali, kecuali angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan memperketat pengawasan dan seleksi terhadap perlintasan orang dan/atau penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan lainnya,” pungkasnya. 019

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.