MATARAM – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTB diminta tidak terlibat dengan urusan politik praksis menjelang tahun politik 2024. Hal ini sesuai dengan harapan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu agar ASN tetap menjaga netralitas.
Sekda NTB, HL Gita Ariadi, mengaku perlu mengingatkan terkait netralitas ASN. Sebab, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB juga pernah mengingatkan seluruh ASN pada peringatan HUT ke-64 NTB pada Desember 2022 lalu. Intinya, ASN wajib menjaga suasana kondusif daerah memasuki tahun politik tahun 2023 hingga 2024.
“Kenapa? Supaya jangan sampai kondusivitas daerah tercederai di tahun politik, hanya karena untuk kepentingan-kepentingan sempit dan mengorbankan semangat persaudaraan,” seru Gita Ariadi, Jumat (6/1/2023).
Menurut dia, ASN harus menjadi kekuatan perekat bagi anak bangsa yang akan berkontestasi di tahun politik. Karena itu tidak boleh ada ASN terlibat dalam kegiatan yang sifatnya partisan dan provokatif. “Mari rawat kondisi daerah yang sudah baik menuju lebih baik lagi meski itu di tahun politik,” ajaknya.
Selain itu, di era media sosial (medsos) seperti saat ini, dia juga mengingatkan seluruh ASN untuk bijak dalam bermedia sosial. Konten apapun mesti disaring dulu sebelum dibagikan. Adagium “mulutmu harimaumu” dianggap sudah lewat, kini eranya “jarimu jerujimu”. Jadi, ketika salah tekan-tekan itu, maka di depan mata sudah ada Undang-Undang ITE yang menunggu.
Sebelumnya Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tersulut provokasi, fitnah dan anarkisme dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Sungguh kerugian besar akan dihadapi bila Pemilu dan Pilkada dicederai munculnya provokasi, fitnah dan anarkisme.
Selain itu, dia mendorong masyarakat di NTB untuk dapat berpartisipasi aktif untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. “Saya sangat berharap seluruh masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskannya dengan mengedepankan politik yang santun, mencerdaskan dan bermartabat,” pesan Gubernur. rul
