Sugawa Korry Minta LPD Perhatikan Kesehatan Likuiditas Sebelum Kucurkan Bantuan

  • Whatsapp
SUGAWA Korry. Foto: gus hendra
SUGAWA Korry. Foto: gus hendra

DENPASAR – Adanya wacana yang digelindingkan pihak tertentu yang mendorong Lembaga Perkreditan Desa (LPD) agar membantu dampak Covid-19 di Bali, menarik perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry. Meski di satu sisi gagasan itu menarik, di sisi lain faktor risiko juga mesti diperhitungkan. Pandangan itu dilontarkan Sugawa, Minggu (10/5/2020).

Sugawa menjelaskan, salah satu tugas penting LPD memang untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Hanya, dia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya juga mesti dipahami, LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat. Usahanya adalah menghimpun dana dari krama desa, dan memberi pinjaman kepada krama desa dan desa. “Memberi pinjaman krama desa lain juga dibenarkan, asalkan ada kerjasama antardesa,” terang doktor ekonomi pembangunan itu. 

Bacaan Lainnya

Karena LPD mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat, sambungnya, maka wajib dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Menerima dana masyarakat itu, jelasnya, juga menanggung konsekuensi untuk wajib membayar biaya yakni bunga giro dan atau bunga deposito. Ketika menyalurkan kredit ke masyarakat, juga menanggung risiko tunggakan kredit dan beban operasional administrasi serta karyawan. 

Mengingat dana yang dikelola adalah dana masyarakat dengan kewajiban membayar bunga, terangnya, maka LPD wajib dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Termasuk ketika LPD harus melaksanakan fungsi sosialnya membantu masyarakat desa yang sedang kesulitan menghadapi Covid-19. Bantuan yang diberikan tidak boleh membawa risiko dari LPD yang sehat menjadi kurang sehat, apalagi menjadi tidak sehat.

Baca juga :  RJW Terus Bergerak Menangkan Jaya-Wibawa

Jika LPD akan membantu masyarakat, Sugawa menyarankan mempertimbangkan tingkat kesehatan likuiditas, menggunakan dana seperti dana sosial, dana pemberdayaan masyarakat desa, jasa produksi, dan dana pemberdayaan. Itu juga kalau disepakati. Menurutnya mesti dihindari penggunaan dana modal sendiri maupun dana simpanan masyarakat. Memberi pinjaman kepada pihak lain, bila tidak ada kerjasama antardesa atau dengan pemerintah, tidak boleh dilakukan.

Sugawa mendaku hal ini penting disampaikan, agar jangan terjadi pemberian bantuan oleh LPD secara tidak proporsional, yang berakibat terhadap kemungkinan LPD ikut terpuruk. “Dari LPD yang terkategori sehat menjadi kurang sehat dan atau tidak sehat,” pesannya. 010/hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.