DENPASAR – Bantuan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 atau Corona berpotensi disisipkan agenda kepentingan politik tertentu. Apalagi agenda Pilkada Serentak 2020 kemungkinan jadi digelar 9 Desember mendatang. “Saya mengimbau, pemberian bantuan kepada masyarakat seperti beras dan sebagainya, yang bersumber dari APBD atau APBN, hendaknya jangan dikaitkan dengan politik. Selain itu agar dijalankan dengan cara transparan,” kata Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, usai meninjau gudang Depot Logistik (Dolog) bersama anggota Komisi II, Kamis (30/4/2020).
Sugawa tidak merinci lebih jauh maksud pernyataan tersebut. Termasuk apakah dia mengendus manuver politik seperti itu sudah ada gejalanya di Bali. Dia lebih tertarik membahas ketersediaan beras di Bali, terkait dengan eksekusi kebijakan Pemprov Bali untuk memberi bantuan kepada warga yang terdampak Corona. “Kami ingin memastikan stok beras cukup untuk mengantisipasi, khususnya kebutuhan desa adat dan dinas, dalam rangka program bantuan ke masyarakat yang terdampak Covid-19 di desa-desa,” sebutnya.
“Sekarang ada kebijakan diizinkannya memakai dana 100 juta dari dana desa adat dan dana desa melalui bantuan nontunai. Karena itu dalam waktu dekat dibutuhkan banyak beras kualitas medium dengan harga terjangkau,” sambung politisi Partai Golkar itu.
Ketersediaan beras di gudang Dolog di Sempidi, Badung, ujarnya, ada 700 ton. Dari pegawai di Dolog juga diinformasikan stok beras di seluruh Bali mencapai 8.000 ton lebih. Dengan persediaan sebanyak itu, Sugawa menilai dalam jangka waktu pendek memang mencukupi. Meski begitu, dia tetap menyarankan agar Bulog tetap menyiapkan persediaan untuk masa selanjutnya. “Masalahnya, tipis kemungkinan Dolog Bali mampu mengadakan stok dari panen yang ada di Bali. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan Dolog lebih rendah dari harga pasar,” urai doktor ekonomi tersebut. hen
