DENPASAR – Masih adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih saat kontestasi politik secara langsung, salah satunya disebabkan kurang tahu kegiatan politik tersebut. Mengurangi kemungkinan ada pemilih yang tidak mendapat pengetahuan yang cukup soal pemilu, KPU merancang pembentukan relawan demokrasi untuk Pilkada 2024 mendatang. “Relawan demokrasi ini sebenarnya bukan barang baru, tapi memang saat Pilkada 2020 lalu tidak dibentuk. Untuk Pilkada 2024 nanti rencananya dibentuk di masing-masing kabupaten/kota,” kata komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, Jumat (23/7/2021).
Lebih jauh disampaikan, saat rapat daring bersama jajaran KPU kabupaten/kota membahas anggaran Pilkada Serentak pada Kamis (22/7/2021), soal relawan demokrasi ini sempat muncul. KPU kabupaten/kota mengusulkan pembentukan sekaligus anggaran untuk honornya. Tugas utama relawan demokrasi yakni untuk melakukan sosialisasi mengenai kepemiluan ke masyarakat.
“Bisa dikatakan relawan demokrasi itu merupakan kepanjangan tangan kami untuk menyentuh masyarakat dalam sosialisasi. Bedanya, kalau KPU itu sifatnya umum, relawan demokrasi memiliki segmentasi sendiri-sendiri. Ada untuk pemilih pemula, pemilih milenial, atau khusus menyasar perempuan,” urai mantan Ketua KPU Denpasar tersebut.
Signifikansi pembentukan relawan demokrasi, cetusnya, karena sasaran sosialisasi dari KPU sangat banyak dan beragam. Tidak menutup kemungkinan ada saja kelompok tertentu yang terlewatkan untuk sosialisasi, misalnya kelompok difabel. Karena relawan demokrasi juga diambil dari kelompok yang sama, dia menilai pesan sosialisasi tersebut lebih mudah dicerna dan diterima.
“Pembentukan relawan demokrasi ini sudah dilakukan untuk Pemilu 2019, tapi kemudian hilang saat Pilkada 2020. Sekarang untuk Pilkada 2024 dikembalikan lagi dan dianggarkan dalam anggaran KPU kabupaten/kota. Kalau untuk Pemilu 2024 tidak dianggarkan, karena Pemilu domainnya KPU RI,” imbuhnya.
Mengenai hasil relawan demokrasi dalam meningkatkan kualitas pemilu, John mengklaim ada. Mereka dinilai lebih bisa mengajak kelompoknya untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pemilihan. Misalnya relawan bikin meme dan menyebarluaskan informasi ke segmentasinya, itu bisa berjalan.
Jika terbentuk kelak, jelasnya, relawan demokrasi bekerja selama tiga sampai empat bulan. Mereka mendapat honor dan biaya transportasi untuk bergerak. Rencananya dibentuk masing-masing lima orang per kecamatan, yang bergerak di lingkungan kecamatan itu. Misalnya di Denpasar ada empat kecamatan, maka perlu membentuk 20 relawan demokrasi.
“Pos mereka di kecamatan, tapi ruang lingkup operasional satu kabupaten/kota. Satu orang mengampu satu wilayah dan harus habis menyasar setiap kelompok di sana habiskan selama masa kerja. Soal nilai honor belum dibahas, masih sebatas konsep. Yang jelas honornya mengikuti juknis dari KPU RI dengan memakai APBD, dan pasti seragam di seluruh Indonesia,” ungkapnya menandaskan. hen
