POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bantuan dana hibah dari Pemprov Bali kepada masyarakat, dengan difasilitasi anggota DPRD Bali, jadi salah satu agenda yang diperhatikan Sekretaris Komisi 3 DPRD Bali, Komang Wirawan. Dia mendesak Pemprov Bali tetap memberi porsi kepada hibah yang difasilitasi legislator.
“Soal kebijakan efisiensi dari pusat itu satu hal, tapi bantuan hibah dari Pemprov ke masyarakat Bali itu soal lain. Jangan disambung-sambungkan,” seru politisi Partai Demokrat itu, ditemui, Selasa (11/3/2025).
Menurut Wirawan, hibah itu terkait dengan kegiatan padat karya di masyarakat. Misalnya pembangunan balai pertemuan, pura atau kegiatan padat karya lainnya. Meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sampai ke daerah, bukan berarti hak masyarakat Bali otomatis dipangkas begitu saja.
“Jangan sampai masyarakat Bali, khususnya di lapisan bawah, tidak dapat apa-apa. Kita jangan hanya bicara proyek yang besar-besar, pikirkan juga proyek kecil tapi berimbas langsung ke rakyat,” paparnya. “Ah masyarakat sudah tahu mana saja proyek besar di Bali,” kelitnya saat dikejar proyek besar mana dimaksud.
Lebih jauh disampaikan, dia bisa memaklumi efisiensi anggaran sampai memangkas perjalanan dinas legislator di DPRD Bali. Yang disesalkan adalah jika hak yang mestinya diterima masyarakat, itu juga ikut-ikutan dipotong. Jika tidak ada hibah sama sekali seperti lazim diberi di periode sebelum-sebelumnya, dia khawatir konstituen dapat menuduh legislator tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Disinggung bahwa kebijakan efisiensi pusat ini didukung Demokrat yang bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, dia mengaku berpendapat sebagai wakil rakyat. “Saya sekarang dalam posisi menyuarakan aspirasi rakyat, kepentingan rakyat yang mempercayakan suara mereka ke saya lewat Demokrat. Bukan sebagai petugas partai,” elaknya terkekeh.
Selain hibah, hal lain yang disoroti adalah maraknya bule yang ugal-ugalan mengendarai motor di jalan raya. Wirawan mengaku sering melihat bule berulah demikian. Situasi ini terjadi karena aparat pemerintah tidak mampu mengendalikan, plus regulasi yang ketat belum tersedia. Padahal jika terjadi kecelakaan di jalan, yang ketiban nama buruk adalah Bali secara keseluruhan.
“Bule berulah, rakyat kita jadi susah. Belum lagi ada bule punya usaha transportasi di Bali. Kasihan rakyat Bali pasti kalah bersaing dengan mereka yang modalnya gede ini,” seru legislator dari Dapil Karangasem ini. hen
