BANGLI – Untuk dapatkan data valid terkait data wajib pajak (WP) untuk pajak bumi bangunan (PBB), kembali dilakukan validasi dengan melibatkan seluruh OPD di lingkup Pemkab Bangli. Validasi berjalan sejak Maret hingga akhir November 2022 mendatang.
Kepala BKPAD Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra, Kamis (1/9/2022) menjelaskan, ada subindikator piutang pajak daerah. “Piutang pajak daerah di antaranya PBB. Sebelumnya memang PBB diambil pusat, tapi sejak tahun 2014 kewenangan dikembalikan ke daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut diuraikan, ada delapan area yang masuk dalam monitoring center for prevention (MCP) KPK. Yang dimaksud yakni perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola keuangan daerah.
Berdasarkan data dari pusat, WP di Bangli sebanyak 90 ribu. Dari jumlah tersebut baru sebagian yang membayar. Karena itu dilakukan inovasi dengan melakukan validasi data objek dan subjek pajak. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada objek pajak yang sudah tidak ada, tapi masih tercantum. Validasi data berlangsung sejak bulan Maret lalu dan berakhir pada bulan November.
Dari validasi yang dilakukan, sambungnya, ditemukan objek pajak yang sudah tidak ada. Hanya, jumlahnya belum dapat dipastikan karena validasi masih berlangsung. “Ketika objek dan subjek pajak sudah tidak ada, akan kami usulkan untuk penghapusan ke BPK. Namun, sebelum itu harus dilengkapi dasar pengajuannya,” ulasnya.
Proses validasi ini melibatkan seluruh OPD di Bangli. Sebelum pegawai dari lintas OPD terjun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi teknik pelaksanaan dan pembagian lokasi untuk validasi. Pelaksanaan validasi juga melibatkan perangkat desa.
“Kami siapkan SOP, jadi ketika turun sudah paham dengan optimalisasi pajak daerah masuk MCP KPK, setiap bulan dilakukan evaluasi. Untuk validasi, Bupati memerintah agar seluruh OPD dilibatkan,” pungkasnya. gia
