KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan turun gunung pada Pemilu 2024. Alasannya, dia mendengar, tahu ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Selain itu, ada kabar Pilpres diseting akan diikuti dua paslon saja, dan Demokrat jangan harap bisa mengusung calon presiden atau wakil presiden. Seruan “genderang perang” itu dilontarkan saat pidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
Yang cukup menarik diperhatikan, meski terlihat ekspresif memaparkan alasannya turun gunung, SBY mengkalkulasi betul pernyataan kontroversialnya. Dia memakai diksi “bisa” sebelum mengatakan “tidak jujur dan tidak tidak adil”. Artinya, Pemilu bisa berlangsung jujur tapi bisa juga tidak, sama-sama mengandung probabilitas. Secara semantik, kalimat SBY tidak ada bedanya dengan kalimat “meski mendung, bisa tidak hujan dan tidak banjir”.
Apa yang coba digaungkan ke publik itu segendang sepenarian dengan gaya komunikasi politiknya saat tragedi bom di JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta pada 17 Juli 2009 silam. Dengan retorikanya, SBY memersuasi bahwa teror bom itu ada kaitan dengan upaya menggagalkan pelantikan SBY sebagai Presiden, ada drakula, dan lain-lain yang semua ada buktinya. “Ini intelijen, bukan rumor, bukan isu, bukan gosip” kata SBY dikutip dari detiknews.com edisi Kamis (23/7/2009). Pendek tutur, SBY seperti gemar atau biasa menjadikan peristiwa politik tertentu sebagai persoalan pribadi.
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, membalas sindiran itu dengan menyebut pernyataan SBY tak relevan. Syarat parpol mengajukan capres-cawapres atau presidential threshold (PT) 20 persen kursi di DPR diatur UU, sehingga sangat mungkin terjadi Pemilu 2024 hanya diikuti dua paslon. “Yakinkan dong partai-partai lain agar bisa mencalonkan sama-sama, kan UU-nya begitu. Kalau kemudian diseting dua pasang, terus (disebut) curang, curangnya di mana?” seru anggota Komisi XI DPR ini, dikutip dari kumparan.com edisi kamis (29/9/2022).
Tawuran opini ini dapat dimaknai sekurangnya dalam tiga hal. Pertama, SBY seakan ingin menjadi dirigen dari orkestrasi agar tidak hanya terjadi dua paslon. Apalagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang dipadu-padankan dengan Anies Baswedan, dan diklaim sebagai duet yang takkan mampu ditandingi paslon jagoan PDIP, Ganjar atau Puan. Manuver SBY ini juga bisa dibaca bahwa jika kelak AHY gagal masuk gelanggang Pilpres 2024, itu bukan karena kesalahan atau kelemahan SBY dan Demokrat, tetap mutlak karena penguasa tidak ingin AHY muncul.
Kedua, pernyataan SBY sangat jelas ditujukan ke PDIP, sebagai rival sejak 2004. PDIP juga sebagai satu-satunya partai yang tidak pernah bisa diajak kerjasama saat SBY berkuasa 2004-2014. Memberi Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, posisi Ketua MPR RI pun tidak mampu membuat Mega bergeser dari sikap semula: haram masuk kabinet SBY.
Melalui serangan verbal itu, SBY bak ingin menggiring opini bahwa Mega sedang berupaya menawarkan Puan Maharani sebagai kandidat presiden atau wakil presiden, dan sikap itu tidak etis. Publik diajak untuk mencegah itu terjadi, sekurang-kurangnya membuat upaya itu jadi tak mulus. Namun, sejauh ini publik cuek saja dengan niat Mega itu. Mungkin juga karena menilai, tanpa perlu dihalangi toh Puan tidak mungkin jadi Presiden di tengah budaya politik patriarki kita.
Ketiga, manuver SBY seakan ingin menandingi pekaknya perbincangan politik belakangan yang tidak jauh-jauh dari isu Puan vs Ganjar, Ganjar vs Anies, atau Siapa Ikut Barisan Banteng? Singkat kata, PDIP tetap jadi episentrum isu politik nasional. Jelas situasi ini paling menguntungkan PDIP karena selalu menguasai ruang diskusi dan wacana publik. Di sisi lain, Demokrat belum mampu menjadi oposisi selaiknya dilakoni PDIP pada periode 2004-2014. Isu yang dilempar Demokrat kurang tepat sasaran, mudah dipatahkan, dan cenderung mudah berbalik jadi bumerang. Dengan modal pas-pasan, SBY seperti ingin tetap membuat konvergensi simbolik melalui diskursus, perspektif dan penyediaan makna, emosi serta motif (Gun Gun Heryanto, 2019).
Pertanyaan lanjutan, seberapa efektif isu turun gunung SBY mengangkat popularitas Demokrat? Kita saat ini ada di era bagaimana teknologi informasi mendominasi kehidupan. Semua orang bisa jadi sumber berita sekaligus produsen berita. Media arus utama tidak sedominan dulu dalam memberi wacana politik. Berita dan wacana tidak lagi jadi sumber tunggal otoritatif dan hegemonik, karena kini pemilih relatif kritis.
Situasi ini mengajarkan para elite, terutama yang diklasifikasi sebagai king maker, tidak bisa semau gue karena publik makin independen dan kritis menentukan pilihan. Salah satu manfaat kekritisan publik adalah lahirnya inokulasi komunikasi yang, menurut William J. McGuire (1997), yakni menyuntikkan vaksin kekebalan mental agar tidak terhanyut dalam pusawan tawuran opini yang merugikan peradaban. So, wacana SBY turun gunung yang didesain untuk mendongkrak elektoral Demokrat itu, rasanya tidak akan berpengaruh banyak. Dalam skenario terburuk, justru citra SBY bisa kian tenggelam karena isunya berbalik menghantam. Gus Hendra
