Satgas Gotong Royong Desa Bakal Didukung Beras, BLT Diharap Cair Pertengahan Mei

  • Whatsapp
RAPAT Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama FKPD Buleleng, dan beberapa pimpinan OPD di Pemkab Buleleng. Foto: rik
RAPAT Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama FKPD Buleleng, dan beberapa pimpinan OPD di Pemkab Buleleng. Foto: rik

BULELENG – Peran Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan sangat penting untuk pemantauan wilayah, juga memberi imbauan dalam pencegahan Covid-19. Mengapresiasi kerja keras itu, Pemkab Buleleng berencana memberi bantuan untuk petugas Satgas di masing-masing desa dan kelurahan berupa beras 25 kg untuk 1 bulan. Hal itu disampaikan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dalam Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama Forkompimda Buleleng dan sejumlah pimpinan OPD, Selasa (28/4/2020) di ruang rapat kantor Bupati.

Suradnyana mengatakan, petugas satgas gotong royong sangat layak diberi bantuan karena mereka relawan dari masyarakat desa itu sendiri. “Kami mendapat banyak manfaat dari keberadaan mereka. Dan mereka meninggalkan pekerjaan untuk melakukan tugas, jadi mereka berhak menerima bantuan,” katanya.

Bacaan Lainnya

Suradnyana tidak memungkiri, dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan masyarakat Buleleng. Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng saat ini sedang melakukan validasi data penduduk yang berhak menerima bantuan. Dia menyebut semoga pertengahan Mei sudah bisa cair. “Kasihan masyarakat kalau terlalu lama,” sambungnya.

Lebih jauh diutarakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemakaian dana desa sebesar 10 sampai 20 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pemprov Bali juga akan memotong dana desa adat sejumlah Rp150 juta untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan BLT bagi warga terdampak. “Ini harus ada sinergitas, karena penerima BLT tidak boleh dobel jadi datanya harus valid,” tegas Suradnyana.

Baca juga :  Wabup Diar Pimpin Kunker ke Banyuwangi

Untuk jumlah penerima PKH di Buleleng yang sudah berjalan, urainya, sebanyak 38 ribu penerima. Dari Pemprov Bali memberi tambahan dana untuk penerima PKH sebanyak 21 ribu. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Buleleng sebanyak 74 ribu KK, sehingga kekurangannya bakal diberikan Pemkab Buleleng. Hanya, kekurangan tersebut akan dikeluarkan secara bertahap.

“Kami pasang 27 miliar untuk kekurangan penerimanya di APBD Buleleng, kami belum keluarkan dulu. Kami harus atur strategi agar tidak kehabisan napas di tengah jalan, karena kami semua tidak tahu kapan pandemi ini berakhir,” ulasnya. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.