Sari Galung : Belajar Daring Harus Menyenangkan

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung. Foto: alt
ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung. Foto: alt

DENPASAR – Adanya keluhan orangtua siswa dan para guru terkait sistem belajar dalam jaringan (daring) yang terkendala pembelian kuota, ditanggapi langsung oleh Kemendikbud. Di mana Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan memperbolehkan dana BOS untuk pembelian kuota. Selain itu, Nadiem juga membuat kebijakan tentang belajar melalui televisi untuk menjangkau siswa di pelosok yang terkendala sinyal jaringan internet.

Kebijakan itupun diapresiasi oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung. Menurutnya, kebijakan itu meringankan beban orangtua siswa dan juga para guru. Kendatipun demikian, Srikandi PDI Perjuangan asal Sesetan ini juga mengingatkan, dalam sistem daring dan ditambah dengan belajar melalui televisi ini, jangan sampai membebani siswa.

Baca juga :  Tekan Arus Balik, Kapolri Perpanjang Pelaksanaan Operasi Ketupat

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, siswa belajar di rumah dengan sistem daring dan juga melalui TVRI,  harus dibuat menyenangkan, sehingga tidak membebani siswa. Artinya, tugas-tugas yang diberikan jangan sampai berlebihan,” jelas Sari Galung saat ditemui di Denpasar, Minggu (19/4/2020).

Pihaknya juga mengingatkan, para guru dalam memberikan tugas atau pelajaran sebaiknya diatur agar tidak bersamaan dengan pelajaran yang diberikan melalui televisi. “Sebaiknya jika pelajaran di televisi berlangsung pada pagi hari, maka siswa diberikan tugas siang harinya, sehingga mereka memiliki jeda waktu untuk mengerjakannya,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengimbau agar Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetap menjalin komunikasi, koordinasi, dan bersinergi tentang kebijakan sistem pembelajaran, sehingga ada kesamaan dan tidak terjadi tumpang tindih antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Baca juga :  Desa Adat Kutuh Gelar Ritual Pembersihan, Jelang Pelaksanaan Era Baru di Pantai Pandawa

“Kalau SMA/SMK kebijakan itu kan dibuat Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan SD, dan SMP dibuat kabupaten/kota. Kendatipun demikian, kebijakan yang mereka buat harus sama agar tidak jadi perbedaan. Karena yang mengetahui persis tentang keadaan suatu daerah itu kan kabupaten/kota. Saat ini, baik Disdik Provinsi maupun kabupaten/kota, saya lihat sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu ditingkatkan,” tandasnya.

Sari Galung juga berharap, kepala sekolah aktif ikut mengawasi para guru terkait tugas yang diberikan kepada siswanya. “Kepala sekolah harus rajin mengawasi para guru dan juga berkoordinasi dengan komite. Sehingga jika terjadi keluhan terutama dari orangtua siswa, maka bisa segera diatasi. Bapak Menteri kan tidak mewajibkan bahwa kurikulum itu harus selesai, akan tetapi lebih mengarah kepada mitigasi Covid-19 ini,” pungkasnya. alt

banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 SMK BALI DEWATA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.