Ribuan Pelajar Terancam Putus Sekolah, DPRD Agendakan Panggil Kadisdikbud NTB

  • Whatsapp
ANGGOTA komisi V DPRD NTB, Bohari Muslim. Foto: rul
ANGGOTA komisi V DPRD NTB, Bohari Muslim. Foto: rul

MATARAM – Komisi V DPRD NTB berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, untuk diajak Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keberadaan ribuan pelajar SMA/SMK yang terancam putus sekolah selama masa pandemi Covid-19 ini. Anggota komisi V DPRD NTB, Bohari Muslim, menyebut sedikitnya 3.000 pelajar SMA yang putus sekolah. Angka tersebut dinilai cukup besar, sehingga legislatif perlu mendapat penjelasan dari dinas. 

“Ada sekitar 3000 anak-anak kita yang putus sekolah, ini perlu diatensi kenapa sampai terjadi hal itu. Apa penyebabnya, masalahnya, supaya ada solusinya,” tegas Bohari Muslim, Senin (8/11/2021).

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Nasdem itu berujar persoalan ribuan pelajar putus sekolah ini mestinya tidak dilihat sebagai hal yang remeh. Ini harus diperhatikan serius, karena menyangkut masa depan mereka. Menimbang signifikansi persoalan ini, dia menegaskan merasa perlu melakukan RDP dengan OPD terkait. “Ndak bisa kita pandang sebelah mata masalah ini, harus kita pikirkan solusinya. Insya Allah kami akan panggil untuk RDP para pihak, bahas secara komprehensif, mungkin ada slot anggaran untuk membantu mereka,” urainya.

Dari informasi yang dia serap, persoalan yang menyebabkan ribuan anak-anak tersebut putus sekolah yakni alasan biaya, juga pernikahan dini. Pada masa pandemi ini, jelasnya, memang banyak masyarakat terdampak secara ekonomi, terutama di Lombok Timur bagian selatan. Menurutnya, terkait dengan alasan biaya, dia sudah minta supaya masyarakat diberi keringanan selama masa pandemi ini dengan pemotongan 50 persen. 

Baca juga :  Keluarga Pemancing yang Hilang Datangkan Baleganjur

Sayang, realitanya, masih banyak sekolah tidak menerapkan kebijakan peringanan biaya, sebagian tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu yang membuatnya prihatin, karena anak-anak itu tidak bisa tamat sekolah gegara tidak mampu bayar. “Harapan kami, minimal kebijakan itu sampai akhir tahun, sampai ekonomi masyarakat benar-benar pulih,” sesalnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.