POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Keberadaan para usaha kecil dan menengah (UKM) lokal di Bandara I Gusti Ngurah Rai mendapat perhatian khusus Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry. Dia minta PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandara, melindungi para pengusaha UKM. Hal tersebut disampaikan Sugawa saat meninjau dan berdialog dengan pengelola Bandara Ngurah Rai terkait kesiapan menyongsong Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Rabu (6/12/2023).
Dalam kunjungan itu, Sugawa diterima Pengganti Sementara (Pgs) General Manager PT Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Ngurah Rai, Iwan Novi Antono beserta jajaran. Dalam pemaparannya, Iwan menjelaskan, dibandingkan tahun 2022, saat ini sudah terjadi lonjakan penerbangan sebanyak 124.153 penerbangan. Kenaikannya mencapai 62 persen. Dari kapasitas bandara untuk melayani 25 juta penumpang, saat ini sudah dicapai 19,492 juta penumpang.
Khusus untuk menyambut Nataru, diperkirakan akan 1.784 flight atau penerbangan kedatangan, dan 1.801 flight keberangkatan. “Untuk itu, telah disiapkan posko dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024. Telah diantisipasi pula dengan kesiapan extra flight dengan 635 flight atau 99,134 seat (tempat duduk),” terangnya.
Merespons kesiapan itu, Sugawa tetap minta jajaran pengelola selalu mengedepankan aspek safety (keselamatan), security (keamanan), services (pelayanan) dan ketaatan atas aturan penerbangan. Sebab, kata dia, bagaimanapun Bandara Ngurah Rai bertanggung jawab sebagai pemberi kesan pertama yang menyenangkan kepada para wisatawan dan masyarakat.
Lebih jauh, Sugawa berkata mengapresiasi kesiapan pihak pengelola bandara atas potensi lonjakan penumpang. Hanya, dia juga menyoroti tentang aspek kesejahteraan karyawan. Menurut Sugawa, pengelola Bandara Ngurah Rai seyogianya tetap memperhatikan kesejahteraan para karyawan, dan memperhatikan aspek keseimbangan wajar kepada tenaga kerja lokal pada saat rekrutmen tenaga kerja. Selain itu, meningkatkan kualitas SDM dan jenjang karir mereka.
“Meski sistem rekrutmen terpusat, hendaknya jangan terjadi ketidakadilan untuk tenaga kerja lokal. Khusus untuk koperasi karyawan dan UKM lokal, saya minta agar juga diberi pembinaan, kesempatan usaha yang lebih luas. Jangan sampai usaha yang sudah dikelola koperasi maupun UKM lokal, digusur karena permintaan atau tekanan dari pihak-pihak lain,” pungkas Ketua DPD Partai Golkar Bali tersebut. hen
