MATARAM – Kisruh belum terbayarnya sejumlah paket pekerjaan proyek yang disuarakan para kontraktor di NTB senilai Rp350 miliar, memantik reaksi DPRD NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, mengatakan, utang Pemprov NTB berasal dari program fisik yang selesai dikerjakan.
Keseluruhan nilai program yang bersumber dari APBD murni 2022 sebesar Rp500 miliar, sedangkan nilai Rp350 miliar justru merupakan program Pokok Pikiran (Pokir) 65 anggota DPRD NTB. “Memang pekerjaan sudah selesai 100 persen, cuma belum bisa dibayar. Katanya sih bertahap mau dilakukan, tapi memang hingga kini belum ada realisasinya,” ujar Muzihir, Rabu (1/3/2023).
Ketua DPW PPP NTB itu membenarkan bahwa utang mulai dibayar secara mencicil pada tahun 2022. Hanya, hal itu tak terlaksana penuh karena masih ada dinamika antara eksekutif dan legislatif terkait nominal harus dibayarkan. “Ada yang minta harus dibayar 30 persen, ada yang minta 40 persen. Itulah sedang dikaji, mengingat jumlahnya tidak sedikit,” terangnya.
Sumber di internal TAPD Pemprov mengamini dana Rp350 miliar, yang merupakan Pokir anggota DPRD NTB, dalam APBD 2022 lalu sudah dapat diprediksi. Namun, pembayarannya akan dicicil.
Menurut sumber itu, para kontraktor harus banyak sabar. Semua pekerjaan yang sudah dituntaskan akan diselesaikan. “Tapi memang perlu waktu, karena alurnya harus menunggu kas cukup dulu untuk selanjutnya dicicil,” ungkap sumber yang tidak bersedia dikutip identitasnya tersebut.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengakui tunggakan pembayaran utang proyek fisik itu belum bisa dilakukan, karena ada refocusing anggaran saat pandemi Covid-19. “Nggak ada yang pernah menyangka Covid-19 akan ada dan lama,” ucap dia.
Implikasinya, pola pengerjaan proyek adalah dilaksanakan terlebih dulu, lalu dibayar belakangan. “Pas Covid-19, semua anggaran kena potong,” jelas Bang Zul, panggilan karibnya.
Ancam Demo
Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rahmatullah Jayadi, mendesak Pemprov NTB melunasi utang puluhan kontraktor proyek. Utang pagu anggaran tahun 2022 senilai Rp350 miliar.
Menurut dia, dari satu kontraktor yang menangani proyek Pokir DPRD NTB, Pemprov NTB berutang Rp1 miliar sampai Rp5 miliar yang tak kunjung dibayar selama tahun lalu. “Kami kira Pemprov NTB telah gagal membina pengusaha kalangan menengah ke bawah,” tudingnya dalam siaran tertulisnya.
Sesuai data program murni 2022, reguler maupun Pokir DPRD NTB, utang mencapai Rp500 miliar di seluruh proyek pekerjaan. Namun, baru Rp150 miliar saja yang dibayar. “Baru dibayar 25 persen sesuai pekerjaan. Jadi, kalau alasan faktor pandemi anggaran kena refocusing, ini tidak benar. Kan ada addendum akan dibayar awal tahun ini,” serang Jayadi.
Bahkan, lanjut dia, sesuai ketentuan APBD, semua utang tahun lalu bakal dibayarkan pada awal 2023 ini. Sudah delapan bulan dia bersama puluhan kontraktor lain belum dibayar. “Khusus proyek saya itu sekitar Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Kami sampai jual rumah untuk bayar para tukang demi mengerjakan proyek itu,” jelasnya.
Jayadi menilai Pemprov NTB belum memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembayaran utang kepada para kontraktor. Pun tidak ada kabar pasti kapan dibayar. Karena itu dia mendesak Pemprov NTB memberi penjelasan terkait utang. Jika tidak ada kejelasan, Jayadi dan kawan-kawan siap menggeruduk kantor Gubernur NTB dalam waktu dekat.
“Saya bersama beberapa kontraktor mengeluhkan perihal utang yang belum dilunasi Pemprov NTB. Kami minta bertanggung jawab untuk menyelesaikan yang belum selesai. Kalau tidak, kami akan demo,” ancamnya. rul
