MATARAM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Nasrudin, minta penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, agar menggandeng kalangan media berperan serta menyukseskan Pemilu 2024. Adanya desiminasi berita dan informasi positif tentang Pemilu ke masyarakat, akan melawan fenomena yang kini marak terjadi berupa hoaks hingga politik identitas.
“Pemilu lalu menjadi pil pahit dan pengalaman kita bersama. Maka agar hal itu tidak terulang di Pemilu 2024, tentu insan pers sangat strategis melawan politik identitas. Penyelenggara harus cermat mewujudkan kemitraan dengan pers agar bisa mewujudkan demokrasi yang sehat di Pemilu 2024,” kata jurnalis RRI itu saat menyampaikan sambutan pada Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang diselenggarakan PWI NTB di Mataram, Selasa (28/2/2023).
Di tahun politik ini, sebutnya, pers harus mampu berkontribusi secara nyata. Tujuannya agar rakyat tidak terpecah akibat sikap elite politik yang haus kekuasaan. HPN kali ini yang mengambil topik
“Bebas, Demokratis dan Bermartabat” tidak lain dalam rangka wujud peduli PWI terhadap keberlangsungan demokrasi sehat, sekaligus mencerdaskan masyarakat di Pemilu 2024. Apalagi pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dia juga yakin fungsi dan peran pers yang diatur dalam UU 40/1999 tentang Pers, dilakukan insan pers berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan objektif. “Maka pers yang tetap independen dan menjadi kekuatan penengah yang terus meresonansi semangat kebangsaan, akan bisa terwujud jika insan persnya bersertifikat dan lulus uji kompetensi,” tegas Nasrudin.
Dewan Kehormatan PWI NTB, Agus Talino, menambahkan, kegiatan yang bersifat mencerdaskan publik secara intelektual seperti saat ini, harus terus dilakukan dalam rangka melawan hoaks, informasi bernada fitnah, ujaran kebencian, bahkan provokasi dan agitasi.
Dia berharap PWI NTB terus memperbanyak perjumpaan dalam bentuk diskusi serta pelatihan menjelang Pemilu 2024. “Kalau itu bisa sering dilakukan, minimal sebulan sekali dengan bergilir ke semua perusahaan pers di NTB, maka ini baik dalam rangka ikut mencerdaskan masyarakat,” sarannya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy, minta jajaran PWI NTB bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka fungsi edukasi yang adaptif kepada masyarakat terhadap perkembangan kondisi.
Saat ini, kata dia, keahlian digital, etik dan keamanan masyarakat NTB masih di bawah rata-rata nasional. “Kami minta kawan-kawan PWI hingga organisasi pers di NTB membantu pemerintah daerah, dengan pemberitaan yang positif, dalam rangka membentuk perilaku masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam bermedia sosial,” pintanya.
Mantan Kasatpol PP NTB itu menambahkan, dia siap menjadi tuan rumah dalam rangka pertemuan diskusi bulanan PWI bersama organisasi pers lainnya di NTB. “Dengan banyaknya forum perjumpaan, tentunya berita positif yang mencerdaskan masyarakat akan terus bisa muncul. Di sini kami siap menjadi host (tuan rumah) untuk pertemuan rutinnya,” jamin Najamuddin. rul
