Redam Transmisi Lokal, Golkar Sebut Pemerintah Harus Mampu Disiplinkan PMI

SUGAWA Korry (kanan) bersalaman dengan Ketua PWI Bali, IGM Dwikora, saat menyalurkan 100 masker untuk masyarakat di DPD Partai Golkar Bali, Minggu (3/5/2020). Foto: gus hendra
SUGAWA Korry (kanan) bersalaman dengan Ketua PWI Bali, IGM Dwikora, saat menyalurkan 100 masker untuk masyarakat di DPD Partai Golkar Bali, Minggu (3/5/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Relatif tingginya terjadi transmisi lokal Covid-19 alias Corona di Bali karena adanya ketidakdisiplinan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat menjalani karantina lokal di Bali. Meski itu patut disayangkan, tapi hal itu juga menunjukkan pemerintah belum mampu mendisiplinkan PMI tersebut. “Disiplin itu harus diciptakan pemerintah. Caranya, PMI harus dikarantina di hotel dan dijaga polisi,” seru Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, usai acara penyaluran 100 ribu masker untuk dibagikan ke seluruh Bali, Minggu (3/5/2020).

Menurutnya, Golkar memandang penting persoalan ini karena 82 persen kasus positif Corona di Bali disebabkan adanya repatriasi PMI dari luar negeri. Sisanya oleh warga negara asing (WNA) dan warga Indonesia yang pulang dari luar negeri. Meski PMI seakan dituduh sebagai penyebab Corona, Sugawa menegaskan pentingnya tetap menghargai mereka sebagai saudara, alih-alih penyebab masalah.

Bacaan Lainnya

“Makanya mereka perlu diperlakukan baik dengan karantina agar tidak ada transmisi (penularan) lokal. Pandangan ini sudah kami sampaikan ke Gubernur untuk mengatasi masalah PMI dengan karantina,” seru Wakil Ketua DPRD Bali itu.

Baca juga :  Kelurahan Sumerta Bantu Sembako Warga Yang Laksanakan Isolasi Mandiri

Meski hasil rapid test (tes cepat) PMI di bandara atau pelabuhan itu negatif, kata dia, tetap harus dikarantina dengan layak untuk menghargai mereka. Yang terbaik adalah karantina di hotel dan dijaga polisi, bukan seperti saat ini ada yang dikarantina di desa adat dengan dijaga unsur keamanan desa. Kondisi itu, sambungnya, membuat PMI jadi tidak disiplin. Sikap tak disiplin itu, ulasnya, membuat terjadi transmisi lokal dan berdampak kepada satu desa tempat mereka dikarantina.

Dia mengklaim Golkar selalu mengingatkan dan memberi kalkulasi biaya untuk karantina 20.000 PMI tersebut tidak lebih dari Rp 32 miliar. Anggaran itu untuk biaya hotel dan konsumsi selama 14 hari masa isolasi. Hanya, angka itu di luar anggaran keamanan dari kepolisian. Dia menilai dengan pembagian tugas antara Pemprov Bali dan kabupaten/kota, tanggung jawab itu tidak terasa berat. “Kuncinya dua: buat PMI nyaman dikarantina, dan pastikan diawasi oleh petugas keamanan tegas,” urai politisi berpostur sentosa tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.