POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Kondisi kekurangan guru dan kekosongan jabatan kepala sekolah di jenjang SD serta SMP di Kabupaten Karangasem memicu keprihatinan legislatif. Komisi IV DPRD Karangasem melakukan inspeksi ke Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) untuk mencari solusi atas masalah krusial tersebut, Senin (26/1/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Karangasem, I Nyoman Sudira, mengungkapkan minimnya minat guru untuk melamar menjadi kepala sekolah, terutama di tingkat SD. Fenomena ini dipicu mekanisme pendaftaran yang mewajibkan guru melamar secara mandiri, sementara selisih tunjangan dan gaji yang diterima dianggap tidak sebanding dengan beban tanggung jawab. Sebagai gambaran, perbedaan penghasilan kepala sekolah dengan guru biasa hanya berkisar Rp160 ribu hingga Rp190 ribu.
Sudira menekankan pentingnya koordinasi intensif antara Pemkab Karangasem dengan pemerintah pusat untuk mengatasi krisis ini. Mengingat rata-rata terdapat 100 guru yang pensiun setiap tahunnya, kondisi ini dinilai mendesak agar tidak menghambat amanat undang-undang dalam mencerdaskan anak bangsa. “Kami akan berangkat bersama Kepala Dinas untuk berkonsultasi ke Menpan-RB dan Kemendagri guna mencari solusi permanen,” janjinya.
Kepala Disdikpora Karangasem, I Gusti Bagus Budiadnyana, memaparkan, data kekurangan tenaga pendidik saat ini mencapai 586 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 373 guru SD, 20 guru TK, dan sisanya merupakan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP. Faktor utama penyebab krisis ini adalah banyaknya guru yang memasuki masa purnatugas, sementara kewenangan pengangkatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Selain tenaga pendidik, kekosongan posisi kepala sekolah juga cukup signifikan, yakni mencapai 42 posisi yang terdiri dari 6 SMP dan sisanya SD. Rendahnya pelamar kepala sekolah juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen baru berbasis aplikasi, dengan persyaratan tertentu yang cukup ketat.
Menyikapi hambatan teknis tersebut, Budiadnyana mengaku mengutus Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali. “Langkah ini diambil untuk sinkronisasi penerapan aplikasi rekrutmen, agar proses pengisian jabatan yang kosong bisa segera berjalan demi keberlangsungan manajemen sekolah,” tandasnya. nad
