DENPASAR – Rapat paripurna DPRD Bali, Senin (14/2/2022) dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Bali Nomor 5/2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, membuat Gubernur panen pertanyaan dari Dewan. Gubernur dicecar dari soal penyertaan modal di BPD Bali dan PT Jamkrida, sampai bonus atlet PON. Namun, terbanyak disorot yakni kegagalan Pemprov menjadi pemilik saham mayoritas di BPD Bali.
Saat membuka rapat, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, didampingi dua wakil ketua, berkata sidang dihadiri 29 legislator secara langsung maupun virtual. Dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, bersama sejumlah birokrat.
Juru bicara Fraksi PDIP, Ni Wayan Sari Galung, membuka pandangan umum Fraksi dengan mengapresiasi kebijakan Pemprov Bali yang sigap mencegah lonjakan kasus Corona. Fraksi ini mengapresiasi sekaligus menanyakan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja oleh BPK RI, yang menunjukkan ada selisih Rp579 juta penetapan jumlah modal di Perusda Bali.
“Kami mendukung penyertaan modal Rp30 miliar ke BPD Bali dan Rp15 miliar ke PT Jamkrida, dan berharap kebijakan strategis itu secara bertahap menuju kepemilikan saham mayoritas di BPD Bali,” sebutnya.
Wayan Gunawan, sebagai juru bicara Fraksi Golkar, ikut mengapresiasi penghargaan pusat monitoring untuk pencegahan korupsi oleh KPK untuk Gubernur dan jajaran. Prestasi itu berkat koordinasi dan dukungan semua pihak di Bali, termasuk legislatif.
Soal penyertaan modal di BPD Bali, Fraksi Golkar menyoroti modal Pemprov justru di bawah Kabupaten Badung. Tahun 2021 Pemprov baru menyetor dana Rp30 miliar, padahal sesuai rencana strategis pengelolaan usaha seharusnya Rp235 miliar. “Kami harap Pemprov menganggarkan kembali Rp100 miliar pada anggaran tahun 2022 dan sisanya pada anggaran induk 2023,” ucap Gunawan yang, entah terkait Hari Valentine atau tidak, saat sidang mengenakan pakaian warna pink.
Giliran menyampaikan pandangan umum, Ketut Juliarta dari Fraksi Gerindra langsung menggebrak dengan minta penjelasan Gubernur tentang selisih jumlah modal di Perusda Bali. Terkait jumlah modal di BPD Bali, dia minta penjelasan bagaimana korelasi setelah menambah modal dengan pendapatan daerah. “Apakah mampu menghasilkan keuntungan?” serunya.
Fraksi ini juga menanyakan bonus atlet PON yang dipotong pajak. Pemprov diharap membantu pajaknya agar tidak dibebankan ke atlet, sehingga tidak mudah terjadi pembajakan atlet oleh daerah lainnya. “Terkait merebaknya Omicron, agar Saudara Gubernur tetap memberi semangat rakyat Bali, jangan panik, jaga kesehatan, dan kurangi konten video maupun berita yang melemahkan pikiran serta menjatuhkan mental kita,” paparnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Komang Wirawan, juga langsung menukik minta penjelasan kenapa terjadi selisih Rp579 juta dalam penyertaan modal di Perusda. Juga minta penjelasan jumlah modal yang disetor ke BPD Bali sampai akhir tahun 2021. Hal lain yang ditanyakan terkait strategi Gubernur mewujudkan saham mayoritas 51 persen di BPD Bali, sekaligus memenuhi kewajiban dana cadangan Pemilu 2024.
Fraksi Demokrat juga menyuarakan jeritan pemilik kendaraan bermotor, yang tidak ada penurunan nilai pajak meski nilai objek pajaknya menurun sejak tahun 2019. “Mohon diperhatikan keluhan masyarakat ini,” bebernya, yang sempat kelupaan mengenakan kembali masker sebelum menyerahkan pandangan umum Fraksi ke pimpinan rapat.
Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura sebagai pembicara terakhir juga menyoroti selisih Rp579 juta penyertaan modal di Perusda Bali. “Apakah didistribusikan untuk pos anggaran lain? Bagaimana laporan pertanggungjawabannya? Mohon penjelasan Gubernur,” kata Somvir selaku juru bicara Fraksi. Untuk menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali, Pemprov didorong menyuntik modal Rp180 miliar lagi. Dengan demikian laba BPD yang mencapai Rp500 miliar lebih bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Bali lebih luas. hen
