BANGLI – Rapat Banggar DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangli terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terkait APBD Perubahan 2020, berjalan alot. Dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, itu sejumlah legislator menyatakan tidak sependapat ada program baru.
Alasan legislator, pandemi Corona masih mengkhawatirkan. Sebaiknya anggaran tetap diprioritaskan untuk penanggulangan dampak Corona, dengan kegiatan yang dicanangkan dalam APBD Induk 2020 yang direfokusing. “Kita fokus untuk penanggulangan Covid-19 dulu. Karena itu, jangan sampai ada kegiatan baru lagi,” seru Ketua Fraksi Demokrat, I Made Sudiasa.
Pendapat sama juga dilontarkan I Ketut Suastika, anggota Fraksi PDIP. Dia mendesak eksekutif tidak melaksanakan program baru dahulu. Termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dicanangkan Bupati I Made Gianyar kepada sejumlah Lembaga, agar ditunda hingga tahun 2021.
Anggota Fraksi PDIP lainnya, I Ketut Mastrem, berkata sependapat tidak ada kegiatan baru dalam APBD Perubahan. Menurutnya, dalam APBD Induk sudah ada refokusing atau pemotongan, kenapa harus ada kegiatan baru lagi? “Terkait belanja tidak langsung, bukan berarti kita setuju atau tidak setuju terhadap lembaga yang bersangkutan,” tegasnya.
Dikatakan Mastrem, kalau ada kegiatan baru, seolah-olah Bangli kelebihan dana, padahal ternyata kekurangan. “Kita terseok-seok lho jalannya. Agar tidak pusing, pembahasan harus mengacu kebutuhan daerah dengan skala prioritas, jangan sampai melebar ke mana-mana, sehingga dalam pembahasan berputar-putar,” sergahnya.
Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada, menyatakan sejak awal komit dan sangat setuju prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan Covid-19. Tapi jangan sampai terlalu membabibuta. Harus ada kajian yang dilakukan setiap ada program baru yang akan dilaksanakan sejauh mana urgensinya. Dia memandang tidak elok kalau ada usulan yang juga bersifat urgen langsung diabaikan, padahal kebutuhannya juga sama.
Terkait revitalisasi ekonomi, BKK dianggap masuk salah satunya. Sebab, dengan bantuan itu akan meringankan beban masyarakat. Contohnya masyarakat wajib mengeluarkan urunan, setelah ada bantuan tentu uangnya bisa dipakai keperluan lain yang bermanfaat. “Kalau kita bicara penanggulangan Covid-19 dalam arti luas, sesungguhnya itu juga bagian untuk pemenuhan warga terdampak Covid-19,” ulasnya.
Atas persoalan tersebut, Wayan Diar Diar; didampingi Wakil Ketua Komang Carles dan Nyoman Budiada, mengajak para legislator kembali kepada substansi pembahasan, yakni APBD Perubahan ini untuk penyesuaian lagi terhadap APBD Induk. Sebagai catatan, legislatif sepakat tetap fokus untuk penganggaran Covid-19 sekaligus memenuhi program yang tertuang dalam APBD Induk.
Adanya pro dan kontra yang terjadi, Kepala BKPAD Bangli, I Ketut Riang, mengaku akan melaporkan usulan para wakil rakyat tersebut kepada Bupati Bangli. “Apa beliau setuju atau tidak, nanti saya laporkan,” ujarnya singkat. 028
