Ranperda Dana Cadangan Pilgub Langkah Progresif, KPU Bali Berharap Ditiru di Kabupaten/Kota

  • Whatsapp
LIDARTAWAN memberi arahan saat rapat koordinasi bersama jajaran KPU kabupaten/kota terkait penyusunan anggaran. Foto: hen

DENPASAR – Ranperda Dana Cadangan untuk Pilgub Bali 2024 oleh DPRD Bali mendapat apresiasi dari KPU Bali. Adanya Ranperda itu menandakan legislatif melakukan langkah antisipatif, mengingat kemungkinan anggaran pada tahun 2023 tidak sebagus periode sebelum-sebelumnya gegara pandemi Covid-19.

“Itu gagasan yang bagus, antisipatif, dan progresif. Kami sangat apresiasi itu, dan semoga langkah teman-teman di DPRD Bali bisa ditiru di kabupaten/kota,” ucap Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Senin (1/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Lidartawan, dengan adanya Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda itu, saat akan menggunakan anggaran tahun 2023 dan 2024, SKPD tidak kosong anggaran karena dipakai Pemilu. Strategi mencicil anggaran ini, ulasnya, layak dicontoh dan diikuti di kabupaten/kota agar tidak berat kemudian. Sebab, kebutuhan anggaran memang cukup besar, maka harus disediakan khusus. Apalagi Permendagri juga membolehkan untuk pengalokasian semacam itu.

“Sudah tidak ada masalah, ikuti saja aturannya, boleh alokasikan anggaran khusus untuk Pilkada. Kami gembira sekali, karena ini berarti apa yang diingatkan KPU diambil inisiatif bagus di DPRD. Saya yakin eksekutif juga senang, Pak Sekda (Provinsi) juga senang model begini,” sebutnya tanpa merinci lebih jauh.

Baca juga :  Sugawa Korry Minta Maksimalkan Kemenangan Giriasa, Mbalelo, Siap-siap Disanksi

Dengan menyisihkan anggaran untuk Pilkada 2024, urainya, terlihat upaya strategis dan progresif pemerintah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada sebagai program nasional dan prioritas. Langkah ini juga sebagai upaya agar pemerintah daerah tidak kecele, karena akan repot jika menyiapkan anggaran terlalu mepet.

Disinggung kesiapan penyusunan anggaran untuk jajaran KPU kabupaten/kota, dia mendaku hasil final sudah ada. Untuk beberapa kriteria yang sama, misalnya anggaran pemeriksaan kesehatan paslon, sudah juga diberi arahan agar bisa sama. Lidartawan berujar akan rapat kembali dengan Sekda Provinsi Bali bersama para sekda kabupaten/kota untuk sinkronisasi anggaran.

“Misalnya anggaran lembaga ad hoc itu ditanggung (KPU) Provinsi, sedangkan logistik ditangani kabupaten/kota, jadi tidak ada anggaran dobel. Ini perlu waktu memang untuk sinkronisasi. Yang penting jangan ada lagi pahlawan anggaran, NPHD yang sudah diteken lalu diobrak abrik (untuk direvisi), itu semua tidak profesional,” ungkapnya bernada menyindir pengalaman Pilkada 2018 yang nyaris batal gegara NPHD “bermasalah”.

Lidartawan tak menepis lembaganya menyusun anggaran dengan pola maksimal meski dalam suasana ekonomi negara “prihatin”. Namun, dia menegaskan punya basis argumen kuat. Misalnya anggaran untuk debat paslon, dia tetap minta jajaran KPU Bali dan kabupaten/kota menganggarkan maksimal sesuai aturan.

“Debat itu misalnya boleh maksimal tiga kali, ya sudah anggarkan tiga kali, jangan cuma sekali atau dua kali. Iya kalau paslonnya setuju, kalau mereka minta tetap tiga kali, KPU mau cari uang dari mana lagi? Jangan sampai KPU kepepet anggara nanti, toh kalau tidak terpakai anggaran itu akan kembali ke kas daerah,” jelasnya memungkasi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.