“PENSIUNAN jenderal itu sebaiknya menikmati masa tua saja, nggak usah ikut-ikutan lagi main politik,” begitu komentar salah satu warganet dalam berita soal seratusan pensiunan TNI menyampaikan delapan tuntutan politik, sepekan lalu. Salah satu yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu adalah pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). Poin tuntutan itu ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.
Dalam iklim negara demokrasi, aspirasi para purnawirawan jenderal itu sah-sah saja. Berisi embel-embel “jenderal”, tapi status resmi mereka kini adalah warga sipil yang tidak ada struktur komando ke kesatuannya lagi. Tidak beda dengan Prabowo Subianto; sipil berlatar belakang militer. Karena warga negara sipil, otomatis mereka punya hak politik menyuarakan aspirasi. Berbeda ketika masih berdinas aktif, hak politik mereka dibatasi.
Bagi pendukung Gibran atau Jokowi, manuver para pensiunan jenderal itu niscaya mengesalkan. Namun, menarik ditelisik mengapa mereka sekarang ramai-ramai mendegradasi Gibran selaku Wapres, tapi tetap menerima Prabowo sebagai Presiden meski menang Pilpres 2024 dalam satu paket.
Dilihat dari usianya yang rerata di atas 70 tahun, para jenderal itu adalah orang-orang yang lahir di era ketika militer mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat dalam rezim Orde Baru. Bentrok ideologi politik oleh politisi sipil menyeret tentara ke gelanggang, membuat rakyat muak dengan kemerosotan ekonomi. Jenderal TNI Soeharto didorong maju menggantikan Presiden Soekarno, dan memimpin Indonesia sampai tiga dekade berkat dukungan militer. Mereka juga pasti pernah mencicipi pengalaman bertempur, minimal saat invasi ke Timor-Timur, atau daerah konflik seperti Aceh. Ikatan mereka dalam TNI lebih fanatik ketimbang ikatan dalam partai politik.
Pensiunan jenderal yang protes itu, yang paling senior adalah Try Sutrisno, Panglima ABRI (1988-1993) dan Wapres (1993-1998), juga adalah produk binaan perwira angkatan 1945 yang sarat ideologis patriotik. TNI di mata mereka bukan sekadar alat negara, melainkan juga alat perjuangan seluruh rakyat, bukan milik golongan tertentu, sesuai visi mereka (Salim Haji Said, 2016). Bagaimana suasana perang dingin antara Blok Barat (kapitalisme) dan Blok Timur (komunisme) turut membentuk karakter serta perspektif mereka. Berpijak di titik ini, mereka melihat kondisi negara dinilai tidak baik-baik saja, dan terpanggil untuk masuk arena politik.
Di sisi lain, situasi politik kiwari jauh berubah. Junior para jenderal itu yang kini menjabat, adalah hasil Akabri yang program pengajaran dan doktrinnya berbeda sangat. Tentu cara pandang, tantangan, dan peluangnya tidak sama. Jenderal junior hidup dan beradaptasi di era politik digital, populisme, dan post truth menguar di kancah politik nasional. Jadi, titik pijak dan gerakan para jenderal senior itu terlihat aneh dan ketinggalan zaman.
Kilas balik ke tahun 1980-an, ada lembaga Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI Angkatan Darat yang menjadi tempat kumpul-kumpul perwira angkatan 1945 untuk berdiskusi membahas persoalan negeri. Sebagian di antara mereka, karena saran dan masukannya diabaikan Soeharto, menjadi penandatangan Petisi 50.
Melihat manuver ini berlarut-larut, kondisi ini memperlihatkan ada kecanggungan Presiden Prabowo menyikapi suara dan sikap kritis senior serta koleganya di tentara. Sebagai politisi yang lahir dari barak tentara, Prabowo pasti paham konteks tuntutan itu. Pun sadar dia dilihat sebagai pelaksana politik aspirasi tentara, baik sebelum dan sesudah Reformasi 1998. Sayang, Prabowo juga “tersandera” karena dia bisa jadi Presiden banyak disumbang berkat dorongan, kalau tidak malah bantuan, Presiden Jokowi yang juga ayahnya Gibran.
Dari perspektif politik, Prabowo terlihat berusaha mencari keseimbangan antara terlihat sebagai negarawan, dan pada saat yang sama tidak ingin kehilangan respek sesama tentara. Menahan diri untuk tidak bersikap keras kepada sesama tentara adalah salah satu opsinya. Lagi pula, ada di antara jenderal itu, terutama berlatar belakang Kopassus, adalah bagian dari tim Prabowo juga saat Pilpres 2019. Suka tidak suka, pemerintah yang berkuasa perlu dukungan militer. Bahkan Presiden Soeharto yang merupakan jenderal senior sarat pengalaman palagan, plus dukungan rakyat, tetap mesti mengambil hati tentara dengan memberi “hadiah” kepada jenderal pendukung, guna mengamankan pemerintahannya.
Meski demikian, bukan tidak mungkin Prabowo justru menikmati suara-suara dari banyak elemen, termasuk pensiunan jenderal tersebut, untuk memisahkan dia dengan Gibran. Sebab, sejauh ini yang dibidik cuma Gibran dengan pelbagai isu yang menjurus ke personal. Pendek kata, mendegradasi Gibran serendah-rendahnya. Dengan asumsi Prabowo akan dicalonkan kembali pada Pilpres 2029, situasi saat ini yang “dirawat” akan menurunkan popularitas dan elektabilitas Gibran jika dia punya agenda dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Presiden.
Selama tuntutan politik tetap dalam rel ini, Prabowo jelas dalam posisi diuntungkan. Dia bisa membangun koalisi baru untuk mengamankan kekuasaan, termasuk jika benar mengajak PDIP bergabung ke pemerintahannya kelak.
Sekarang persoalannya, apakah sikap para jenderal itu hendak dimaknai sebagai patriot yang merasa bertanggung jawab terhadap negara, atau justru mencerminkan bagaimana militer (masih) sulit menerima sipil, apalagi berusia muda, menjadi pemimpin mereka secara konstitusional? Ketika kegaduhan ini berlarut-larut, dikhawatirkan akan melahirkan semacam democratic fatigue (kelelahan berdemokrasi) dalam masyarakat. Situasi ini rentan merangsang kesempatan lahirnya kebutuhan “orang kuat” yang diharap menjadi juru selamat. Jika ini benar terjadi, yang paling pusing justru TNI. Kenapa? Karena mereka bisa tergoda untuk menyediakan “orang kuat” tersebut, dan itu berarti mengkhianati kesetiaan pada janji dan tekad menghindarkan diri dari bermain politik praksis. Gus Hendra
