Pupuk Subsidi Langka, DPRD NTB Desak Gubernur Peduli Nasib Petani

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, Made Slamet. Foto: rul
ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, Made Slamet. Foto: rul

MATARAM – Komisi II DPRD NTB minta Gubernur Zulkieflimansyah segera memperhatikan nasib petani, yang kesulitan pupuk dalam menghadapi musim tanam tahun ini. Sebab, pemerintah pusat mengurangi kuota pupuk bersubdisi, padahal pasokan pupuk yang cukup sangat ditunggu para petani.

“Hal ini (kelangkaan pupuk) selalu berulang. Mohon kepada semua pihak, terutama Bapak Gubernur NTB, ikut memperhatikan urusan penting ini. Sebab, mayoritas penduduk NTB menggantungkan hidupnya di sektor pertanian,” seru anggota Komisi II DPRD NTB,  Made Slamet, Senin (6/12/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Made, semua unsur pemangku kepentingan semestinya melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan soal kelangkaan pupuk ini. Terlebih pada saat musim tanam para petani butuh pupuk. Yang dimaksud pupuk langka, jelasnya, yaitu pupuk bersubsidi jenis NPK, SP-36 dan ZA. Hal ini memang ketersediaannya sesuai alokasi yang diberikan pemerintah pusat, yang hanya sekitar 14-15 persen dari usulan E-RDKK petani.

“Tolong Pak Gubernur untuk dibantu nasib para petani kita, apalagi kelangkaan pupuk sudah masif terjadi. Bahkan sempat terjadi konflik mulai penghadangan sampai penjarahan pupuk di Bima,” sebut politisi PDIP itu bernada menyesalkan.

Berkurangnya jatah dan naiknya harga pupuk subsidi memang turut berdampak bagi petani di Kota Mataram. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram, Mutawalli, menyebut hal tersebut berhubungan langsung dengan meningkatnya biaya produksi di tingkat petani.

Baca juga :  Danrem Ajak Warga Pengotan Rawat Hasil TMMD

“Banyak petani yang mengeluh karena volumenya dikurangi. Misalnya untuk pupuk urea dari 1.200 ton pada 2019, jadi 800 ton pada 2020, dan sekarang (tahun 2021) jadi 586 ton. Jauh sekali turunnya,” ujar Mutawalli di kesempatan terpisah.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Pertanian RI, pada 2021 ini Provinsi NTB mendapat alokasi pupuk subsidi masing-masing untuk jenis urea sebanyak 172.604 ton, SP36 12.429 ton, ZA 18.590 ton, NPK 51.732 ton, organik granul 22.208 ton, dan organik cair 76.352 ton. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk masing-masing jenis pupuk antara lain urea Rp2.250/Kg, SP36 Rp2.400/Kg, ZA Rp1.700/Kg, NPK Rp2.300/Kg, NPK Formula Khusus Rp3.300/Kg, Organik Granul Rp800/Kg, dan Organik Cair Rp20.000/liter.

Mengikuti hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Nomor  521.33/Sarpras.01/Distanbun bertanggal 4 Januari 2021, ditetapkan jatah pupuk urea subsidi untuk Kota Mataram sebanyak 586 ton. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.