BANGLI – Pandemi Covid-19 memberi efek penurunan ekonomi masyarakat, dan hal ini mestinya mendapat perhatian pemerintah dengan menyediakan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga masyarakat.
‘’Selain mengambil terobosan mencegah penyebaran Covid-19, program pemulihan ekonomi masyarakat seperti pemberian Jaring Pengaman Sosial juga sangat penting dilakukan,’’ ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangli, I Nengah Darsana, Jumat (24/9/2021).
Lebih lanjut Darsana menyebutkan, dalam APBD Perubahan 2021 dia belum melihat ada program penanganan Covid-19. Jadi, Pemkab Bangli masih mengandalkan dana yang umum dan rutin dari pusat. Dia pribadi sangat menginginkan ada program terobosan untuk menekan langsung penyebaran Covid-19, JPS serta program percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
‘’Upaya pengamanan Covid-19 masih bertumpu pada anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) yang nilainya sekitar 6 miliar. Program penanganan Covid-19 masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni dana dari pusat yang masuknya ke APBD,’’ tegasnya.
Selain menyoroti masih minimnya program terobosan untuk penanganan Covid-19, politisi asal Desa Landih ini juga menyoroti belum meratanya program hibah yang dikucurkan Pemkab Bangli di tengah kondisi pandemi. Dia mengaku melihat bantuan hibah ini diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu saja, yang katanya sebagai pengembangan visi-misi Bupati.
Dia mendaku sempat mempertanyakan konsep dasar program hibah itu seperti apa. ‘’Kok ada yang dapat dan ada yang tidak? Pertanyaan itu hanya dijawab secara diplomatis oleh eksekutif, yakni merupakan program visi dan misi Bupati,’’ pungkasnya dengan nada heran. gia
