Proyek Jalan Tak Dilengkapi Amdal, Komisi IV DPRD Desak Gubernur Evaluasi Kadis PUPR NTB

  • Whatsapp
RUSLAN Turmudzi bersama anggota Komisi IV DPRD NTB saat sidak perkembangan pembangunan jalan dari Rembiga ke Pemenang, Rabu (21/4/2021). Foto: rul
RUSLAN Turmudzi bersama anggota Komisi IV DPRD NTB saat sidak perkembangan pembangunan jalan dari Rembiga ke Pemenang, Rabu (21/4/2021). Foto: rul

MATARAM – Komisi IV DPRD NTB melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek pembangunan jalan dan jembatan NTB di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (21/4/2021). Salah satunya pembangunan jalan dari Rembiga ke Pemenang. Sidak dipimpin anggota Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi, itu menemukan proyek jalan sepanjang 21, 68 kilometer dengan nilai kontrak Rp34 miliar lebih tidak dilengkapi dokumen perizinan. 

Sejumlah dokumen yang belum dilengkapi yakni dokumen Amdal, IPPKH, perhitungan tegakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan pembebasan lahan di tikungan (letter S). “Ada ketidakcermatan dilakukan Dinas PUPR dengan OPD lainnya. Kekurangan dokumen itu akan berdampak merugikan rakyat,” kata Ruslan usai sidak.

Bacaan Lainnya

Dia menguraikan, terdapat tiga jenis pekerjaan di proyek pembangunan jalan yang masuk program percepatan jalan dan jembatan NTB tahun 2020 tersebut. Dia merinci yakni berkala, rutin dan pembangunan. Hanya, kebiasan Dinas PUPR NTB yang mendahulukan proses lelang dan melanjutkan pekerjaan dilakukan oleh pelaksana terlebih dahulu dengan mengabaikan perizinan lainnya itu sangat beresiko. 

“Ini berbahaya jika terus dilakukan. Apalagi jalan poros Rembiga dan Pemenang itu merupakan jalan yang sangat berisiko, karena jika dibiarkan maka akan jadi penghalang. Sebab, alat berat yang diturunkan di lapangan sebenarnya belum ada izin,” sesalnya.

Baca juga :  Cok Ace Harap Perusahaan Tetap Laksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Masa Pandemi

Menimbang temuan itu, dia mendesak Gubernur mengevaluasi kinerja Kadis PUPR NTB. Alasannya, jalan poros Rembiga hingga Pemenang itu masuk salah satu ruas jalan yang berisiko di NTB, antara lain bencana longsor. Selain itu, Ruslan menghendaki jalan ruas Rembiga-Pemenang itu tidak bermasalah seperti halnya proyek jalan Pendidikan di Kota Mataram, yang kini banyak ditebang pohonnya oleh Dinas PUPR untuk proyek pelebaran jalan. 

“Jalan akses Rembiga ke Pemenang itu, khususnya di Pusuk, sering longsor. Di sini harus ada perhitungan lingkungan hidup, maka kami sayangkan semuanya belum ada. Pilihan untuk mengevaluasi Kadis PUPR harus dilakukan Gubernur NTB secepatnya,” tandas Ruslan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.