Program Sebulan Tak Tangkap Ikan Mesti Dikaji Matang

AKTIVITAS nelayan di Pantai Kedonganan. Desa Adat Kedonganan menyambut baik program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berencana meniadakan penangkapan ikan di laut selama satu bulan penuh. Foto: ist

MANGUPURA – Sebagai kawasan sentra perikanan laut, Desa Adat Kedonganan menyambut baik program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berencana meniadakan penangkapan ikan di laut selama satu bulan penuh, dan mengarahkan nelayan untuk memungut sampah untuk dibeli sebagai bentuk kompensasi.

Selain bertujuan menjaga kebersihan laut, hal itu dinilai bentuk mencegah dampak over fishing.

Bacaan Lainnya

Namun hal itu harus benar-benar disusun secara matang dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Jangan sampai maksud baik dari program tersebut justru berdampak pada kehidupan nelayan dan suplai ikan di Pasar Ikan Kedonganan.

Menurut Bendesa Adat Kedonganan, Wayan Mertha, secara teoritis program tersebut sangat bagus dalam upaya menjaga kebersihan laut yang sekaligus memberikan ruang bagi populasi ikan. Nelayan di pesisir timur Pantai Kedonganan sendiri telah merasakan dampak over fishing, dengan menurunnya hasil tangkapan mereka secara drastis dibandingkan sebelumnya.

‘’Secara teoritis program itu sangat bagus, namun jangan hanya menjadi wacana. Harus jelas program itu dan implementasinya seperti apa. Detailnya bagaimana, dimana melakukan, berapa rupiah akan disalurkan kepada nelayan,’’ katanya, Senin (14/3/2022).

Program semacam itu sudah diterapkan beberapa daerah di luar Bali, khususnya di bagian timur Indonesia yaitu Maluku. Disana program tersebut diistilahkan dengan nama budaya sasi, yaitu masyarakat dilarang mengambil hasil alam, baik dari sektor pertanian maupun kelautan dalam waktu yang ditentukan.

Baca juga :  Mahayastra Serahkan Bantuan Lima Kursi Roda

Hal itu dilakukan dengan hukum adat, sehingga hal itu berdampak positif terhadap kondisi ikan yang benar-benar terjaga keberlangsungannya. Jika program tersebut diadopsi secara nasional oleh KKP, hal itu tentu harus dikerjasamakan dengan nelayan dan desa adat setempat.

Sebab bagaimanapun juga hal itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan nelayan dan desa adat yang memiliki wewidangan. Karena itu ia menilai hal itu harus dibahas khusus bersama-sama, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah menjadi nyambung dengan realitas di lapangan.

‘’Jadi ini tidak bisa serta merta diimplementasikan begitu saja, harus diatur dan dimatangkan teknisnya. Konsepnya jangan top down, karena ini pasti akan gagal. Harus dilakukan secara bottom up dan disatukan konsepnya,’’ paparnya. gay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.