Waspadai Benturan Kepentingan Saat Pemilu

WAYAN Arsajaya (tengah) saat membuka sosialisasi penanganan benturan kepentingan untuk jajaran komisioner dan staf KPU Denpasar, Selasa (15/3/2022). Foto: ist

DENPASAR – Benturan kepentingan sangat rentan menjadi sandungan bagi penyelenggara pemilu ketika pesta demokrasi dilangsungkan, karena mudah tergelincir menjadi tindak pidana korupsi. Menangkal kemungkinan ada benturan kepentingan, meningkatkan kualitas SDM dari sisi integritas dan independensi sangat diperlukan. Isu tersebut menjadi topik pembahasan pada sosialisasi penanganan benturan kepentingan di aula KPU Denpasar, Selasa (15/3/2022).

Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, mengatakan, sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu upaya mewujudkan pemilu berintegritas dan transparan. Menghadirkan pemilu berintegritas menjadi tantangan besar dari penyelenggaraan para pemilu. Jika mereka dinilai melanggar, maka menjadi “pasien” Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan keniscayaan.

Bacaan Lainnya

“Kita bisa melihat dari beberapa putusan DKPP. Karena itu penting bagi jajaran penyelenggara pemilu untuk memahami ketentuan terkait benturan kepentingan, serta batasan-batasannya sebagai pedoman dalam menjalankan regulasi kepemiluan pada saat tahapan pemilu dimulai,” urainya.

Kepada seluruh jajaran, melalui sosialisasi itu Arsajaya menitip harap agar penanganan benturan kepentingan harus menjadi perhatian serius. Pula berharap pemahaman bersama mengenai benturan kepentingan dapat memberi suntikan positif bagi pengembangan integritas SDM, sekaligus pencegahan korupsi terjadi KPU Denpasar.

Baca juga :  Penularan Covid-19 di Bali Masih Tinggi, Gubernur Koster Keluarkan SE Nomor 7 Tahun 2021

Terlebih tahapan Pemilu 2024 tinggal hitungan hari dimulai. “Mari berikhtiar untuk tidak terlibat dalam gratifikasi, dan mampu mengendalikan potensi-potensi yang akan mengarah ke benturan kepentingan,” ajaknya mengingatkan.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Denpasar, Sibro Mulissyi, menjadi pengampu penanganan benturan kepentingan, sekaligus narasumber dalam sosialisasi ini. Dia menguraikan, dari sisi regulasi, KPU sebenarnya memiliki Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU. KPU Denpasar, jelasnya, juga membentuk Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Satgas SPIP), Tim Zona Integritas dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

“Namun, dirasa penting untuk memahami lebih dalam dan detail terkait pengaturan tentang benturan kepentingan beserta konflik kepentingan,” ulasnya dalam kegiatan yang diikuti seluruh komisioner dan para staf KPU Denpasar tersebut. Sebagai penutup, di ujung acara semua peserta menandatangani pakta integritas bebas benturan kepentingan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.