Prioritaskan Lokal Garap Program Padat Karya, Upah Minimal Setara UMR

  • Whatsapp
RAPAT kerja Komisi III DPRD Bali bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jatim-Bali dan Balai Wilayah Sungai, Rabu (20/1/2021). Dewan minta program yang dijalankan dengan padat karya itu memprioritaskan warga lokal untuk memberi efek berganda ekonomi, terutama di tengah pandemic Covid-19. Foto: hen
RAPAT kerja Komisi III DPRD Bali bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jatim-Bali dan Balai Wilayah Sungai, Rabu (20/1/2021). Dewan minta program yang dijalankan dengan padat karya itu memprioritaskan warga lokal untuk memberi efek berganda ekonomi, terutama di tengah pandemic Covid-19. Foto: hen

DENPASAR – Gencarnya pembangunan infrastruktur jalan di Bali oleh pemerintah pusat, mesti melahirkan efek berganda secara ekonomi bagi masyarakat lokal. Apalagi pembangunan tersebut diagendakan dalam bentuk padat karya, yang berarti merupakan peluang untuk dikerjakan warga dan pengusaha lokal.

“Kami mohon agar pembangunan jalan itu, apalagi dengan sistem padat karya, memberi perhatian lebih untuk warga lokal agar perputaran uang tetap di Bali,” pinta Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, saat rapat kerja dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jatim-Bali dan Balai Wilayah Sungai, Rabu (20/1/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut, Ardhana ditemani Sekretaris Komisi III, Nyoman Purwa Ngurah Arsana; anggota Yuniati, Yuli Artini, dan Setiawan. Ahmad Subki selaku Kepala Balai Besar pelaksana Jalan Nasional Jatim-Bali menguraikan, proyek infrastruktur dengan sistem padat karya itu untuk pemulihan ekonomi nasional. Pembangunan jembatan dan jalan lainnya ditujukan agar menyentuh langsung masyarakat, dan digarap dengan swakelola.

“Ini nilainya 45 miliar, banyak melibatkan tenaga dan peralatan untuk membantu warga kita yang terdampak. Misalnya dirumahkan oleh tempatnya bekerja,” katanya.

Lebih jauh diutarakan, pemerintah pusat punya kebijakan semua pekerjaan diswakelolakan dan dibayar tunai seminggu. Balai sebagai pengguna jasa memakai padat karya dengan melibatkan tenaga terampil, tapi menggunakan peralatan sederhana. Tujuannya demi lebih memberi kesempatan masyarakat berkecimpung sebagai penggarap, dengan pengarahan dan pengawasan dari Balai.

Baca juga :  Razia Masker di Sesetan Jaring 19 Orang Pelanggar

“Upahnya minimal sesuai UMR Bali, minimal 85 ribu. Tapi harga pasar bisa 100 ribu sampai 110 ribu, itu yang kami bayar,” ungkapnya direspons anggukan kepala para legislator.

Tenaga kerja yang dipakai, sambungnya, diutamakan dari warga setempat di lokasi pembangunan. Jika tenaganya cukup, Balai akan mendatangkan dari luar daerah seizin lurah setempat. “Ini kami didesak terus agar lebih cepat membelanjakan dana, lebih cepat lebih baik untuk padat karya,” urainya.

Menanggapi pemaparan itu, Ardhana mempertanyakan apakah pelaku padat karya harus berkualifikasi tertentu atau punya kualitas teknis. “Ini apa melibatkan asosiasi atau apa? Ini penting agar tidak terjadi monopoli di lapangan, dan perputaran uang tetap di Bali,” cetus politisi PDIP asal Denpasar itu.

Ardhana juga minta Balai memberi petunjuk teknis padat karya yang dimaksud ditembuskan ke DPRD Bali. Dengan demikian parlemen dapat memberi penjelasan dan pemahaman kepada kades/lurah yang wilayahnya dilaksanakan pembangunan infrastruktur.

Terkait pembangunan short cut Mengwi-Singaraja, Purwa Arsana berharap proyek tersebut dapat benar-benar membantu melancarkan lalu lintas. Sebab, ketika ada upacara agama dalam skala besar di ruas jalan tertentu, penutupan jalan memberi kesulitan masyarakat untuk melintas. “Kami kalau ada upacara yang sampai menutup jalan karena ada ritual tertentu, jadi sulit juga memberi solusi untuk masyarakat lewat jalur lain. Jika ada jalan alternatif, selain bisa memberi solusi, kita juga dapat mengurangi potensi kerugian masyarakat,” urai politisi PDIP tersebut.

Baca juga :  Corona Merebak, Porkab Badung 2020 Dibatalkan

Subki menambahkan, pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi diyakini berdampak terhadap meningkatnya pariwisata Bali. Sebab, jalan tol melintasi pantai, sehingga pemandangan pantai yang bisa dijual kepada wisatawan tidak numplek hanya di Kuta saja. Dampak ikutannya adalah makin besar potensi pembangunan akomodasi wisata di jalur yang dilewati jalan tol. “Bali ini mendunia, tapi (selama ini) hanya terbatas di wilayah selatan yang dikenal,” ungkapnya.

Usai rapat Ardhana menambahkan, Dewan akan mengawal program padat karya yang diturunkan dari pusat untuk Bali senilai lebih dari Rp200 miliar. “Dengan demikian program ini dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Bali,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.