Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan Pemilu, KPU Bali Tunggu PKPU Tahapan dan Anggaran

PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan surat suara sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Gambir, Jakarta, pada Pilpres 2019. Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode. Foto: net
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan surat suara sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Gambir, Jakarta, pada Pilpres 2019. Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode. Foto: net

MANGUPURA – Menjelang rencana demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo besar-besaran pada Senin (11/4/2022), dengan salah satu agenda menolak wacana penundaan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode. Pemerintah tetap akan melaksanakan Pemilu pada 14 Februari 2024.

Hal itu dikatakan dalam rapat persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak yang disiarkan secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022). Di sisi lain, KPU siap menggulirkan tahapan Pemilu, tapi masih menunggu PKPU dan anggaran disahkan.

Bacaan Lainnya

Dikutip dari bisnis.com, Minggu (10/4/2022), Jokowi minta seluruh jajaran kementerian dan lembaga mampu memberi penjelasan yang baik kepada masyarakat terkait kepastian tersebut. Dia juga menyebut pemerintah membahas secara lebih detail mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. “Saya minta disampaikan kepada masyarakat, seluruh tahapan dan jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ujarnya. 

Jokowi berharap konfirmasi tersebut dapat mematahkan spekulasi pemerintah berupaya memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode, atau menunda Pemilu. Pemerintah, sebutnya, sepakat Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan pada November 2024. Singkat kata, sudah jelas semuanya. “Juga dijelaskan sekalian (oleh jajaran pemerintah) bahwa tahapan Pemilu itu dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” tegasnya.

Baca juga :  THR Pegawai Sedot APBD Jembrana Rp17,8 Miliar

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang dimintai tanggapan atas kepastian tidak ada penundaan Pemilu 2024, mengaku sejak awal yakin Pemilu akan tetap waktu. Itu pula yang membuatnya tetap menekankan kepada rekan sesama komisioner di KPU Bali dan jajaran KPU kabupaten/kota untuk tetap semangat bekerja. “KPU sudah melakukan semua yang diperlukan menyambut Pemilu 2024, sudah siap semua,” sebutnya.

Menurut Lidartawan, dinamika sangat kompleks sangat mungkin terjadi jika benar Pemilu 2024 ditunda. Apalagi gaung penolakan kencang disuarakan banyak elemen di Tanah Air. Hasil riset semua lembaga survei juga mengonfirmasi bahwa publik dominan tidak mau Pemilu ditunda, pula tidak mau ada perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.

“Akan terjadi penolakan keras karena survei menyatakan (rakyat) tidak mau ditunda (Pemilunya). Saya rasa tidak mungkin pemerintah berlaku seenak perutnya (dengan menunda Pemilu), sangat naif juga jika agenda reformasi dikhianati,” serunya.

Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, di kesempatan terpisah menambahkan, hari pemungutan yang ditetapkan 14 Februari 2024 sudah disosialisasikan KPU Bali dan jajaran. Saat ini hanya tinggal menunggu PKPU Tahapan Pemilu saja untuk dijalankan. “Jika itu sudah disahkan dan anggaran untuk pelaksanaan ditetapkan, maka secara teknis bisa bekerja langsung sesuai tahapan yang ada. Kita kan ada ada sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, juga verifikasi peserta pemilu yang harus dikerjakan,” urainya.

Baca juga :  BOSDa Sekolah Swasta Segera Cair, Ini Besarannya

Disinggung pernyataan Presiden tidak ada penundaan Pemilu 2024, John mendaku hal tersebut tidak berkorelasi dengan langsung dengan KPU. Sebab, KPU merupakan lembaga pelaksana undang-undang, dan jelas juga tahapan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sejak hari pemungutan suara. Teknisnya akan dituangkan dalam PKPU Tahapan dan program.

“Kami tidak terpengaruh isu, karena patokan kami itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sejauh itu tidak diubah dan pemungutan suara sudah ditetapkan, ya kami pakai itu sebagai dasar acuan bekerja,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.