Pilkada di Saat Corona Rentan Ditunggangi, Perlukah Ditunda?

  • Whatsapp
AKSI sosial membagikan masker dan pembersih tangan untuk mengatasi dampak Covid-19 dilakukan kader dan relawan salah satu parpol di Buleleng, beberapa waktu lalu. Aksi seperti ini rutin dilakukan parpol dan politisi, dan dianggap rentan menunggangi Pilkada 2020 untuk tebar esona dan meraup elektabilitas. Foto: Ist
AKSI sosial membagikan masker dan pembersih tangan untuk mengatasi dampak Covid-19 dilakukan kader dan relawan salah satu parpol di Buleleng, beberapa waktu lalu. Aksi seperti ini rutin dilakukan parpol dan politisi, dan dianggap rentan menunggangi Pilkada 2020 untuk tebar esona dan meraup elektabilitas. Foto: Ist

RAJINNYA kalangan elite masyarakat, termasuk elite parpol dan politisi, turun ke masyarakat memberi bantuan sejak terjadi pandemi Covid-19 alias Corona, di satu sisi memberi napas dan harapan baru untuk masyarakat terdampak. Namun, di sisi lain, fenomena itu dipandang sebagai bentuk upaya investasi politik untuk Pilkada Serentak 2020. Realitas ini memantik opini agar pilkada ditunda sampai 2021, agar kontestasi berjalan lebih “normal” tanpa politik transaksional berbentuk bantuan. Lalu, perlukah pilkada ditunda?

Politisi PDIP, AA Ngurah Adhi Ardhana, menilai pro dan kontra soal pilkada dalam suasana pandemi Corona wajar-wajar saja. Hanya, dia ingin mendudukkan persoalan itu sesuai situasi dan kondisi saat ini. Kata dia, secara normatif, selama ada rekomendasi bahwa wabah sudah berlalu atau masyarakat sudah bisa berkumpul, maka melaksanakan pilkada jelas bukan hal salah. Lebih dari itu, pilkada merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan, sejauh kondisinya memungkinkan.

Baca juga :  Ini Jadi Penyebab Jalan Utama di Desa Panji Anom Amblas, Perbekel Berharap Segera Diperbaiki

Bahwa kondisi kesusahan masyarakat akibat Corona rawan ditunggangi politisi untuk kepentingan elektabilitas, dia tegas tidak sepakat. Argumennya, sebanyak apapun politisi mampu mengguyur bantuan, jumlahnya tidak akan cukup membiayai  kondisi masyarakat yang terdampak. Apalagi sejumlah ahli memberi estimasi pandemi dapat berlangsung sampai enam bulan ke depan, malah lebih. “Anggaplah pilkada jadi nanti tanggal 9 Desember, memangnya kuat parpol atau politisi kasi bantuan sampai tanggal itu? Hayoo, kita lihat kalau kuat mengucur selama enam bulan,” tutur anggota Komisi II DPRD Bali itu bernada kelakar, Rabu (22/4/2020).

Bicara popularitas dan elektabilitas, terangnya, sesungguhnya dalam kondisi ini justru calon petahana sedikit dirugikan. Khalayak akan jeli memelototi kebijakan yang dijalankan agar rakyatnya bisa bertahan, syukur-syukur keluar, dari krisis akibat pandemi. Jika kebijakannya berhasil, belum tentu juga mengerek elektabilitas. Tetapi bila gagal, dijamin elektabilitasnya menurun. Untuk diketahui, dari enam kabupaten/kota yang akan pilkada di Bali, kader PDIP mengusai lima wilayah yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar dan Bangli.

Baca juga :  Pariwisata Bali di Era Normal - Siapkan SOP Kesehatan di Tempat Wisata

“Kondisi yang tidak adil ini sebenarnya bukan pertimbangan utama jadi atau tidaknya pilkada berjalan. Adanya jaminan keselamatan masyarakat di tengah pendemi, itu yang jadi pertimbangan utama. Kalau situasinya memungkinkan, buat apa ditunda lagi?” serunya retoris.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa, yang dimintai tanggapan terkait opini perlunya penundaan pilkada sampai 2021, tidak bersedia memberi komentar. Badung termasuk dalam daerah yang akan ikut Pilkada 2020, tapi sejauh ini Golkar belum memiliki paslon untuk menantang Giri Prasta-Suiasa dari PDIP sebagai penguasa petahana.

Di kesempatan terpisah, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, berkata tidak ambil pusing dengan opini pilkada di tengah pandemi rentan ditunggangi politisi. Bagi dia, pandangan minor semacam itu sekadar kecurigaan belaka. “Kami sebagai penyelenggara tidak ada urusan dengan yang begitu. Bisa saja aksi sosial mereka dianggap menunggangi wabah Corona, padahal niatnya tulus. Kalau semua hal dicurigai, dibilang begini-begitu, kan repot kita ya?” ujarnya dengan nada kalem.

Baca juga :  Dihadiri Rai Iswara, Donor Darah Golkar Rasa Pamer Calon Pilkada Denpasar

KPU, urainya, hanya fokus apakah waktunya bagus untuk pemilu atau tidak. Politisasi bantuan ke masyarakat, terangnya, kapan saja bisa terjadi, tidak hanya saat ada Corona. Bila itu dilakukan pun, ulasnya, tidak masalah juga karena itu hak politisi. Semua kembali ke penilaian masyarakat, apakah terjebak dengan permainan itu atau tidak.

“Masa hanya karena dia nyumbang lalu popularitas dan elektabiltasnya otomatis naik? Masa yang tidak nyumbang pasti tidak populer? Nggak begitulah, masyarakat kita tidak bodoh, mereka bisa menilai sendiri,” papar mantan Ketua KPU Bangli tersebut. Namanya politisi, cetusnya, setiap momen bisa dipolitisir untuk popularitas, tidak hanya saat Corona. Namun, ketika politisi membantu lalu dianggap politisasi, itu juga mempolitisir namanya. “Bagi saya masyarakat punya rekam jejak setiap calon, mereka tahu mana berkualitas dan mana tidak,” pungkasnya. Gus Hendra

banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 SMK BALI DEWATA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.