Pilkada Buleleng 2024 Dianggarkan Rp43 Miliar, Partisipasi Pemilih Masih Rendah

ACARA Riung Media digelar KPU Buleleng dengan para jurnalis di Kabupaten Buleleng. Foto: rik
ACARA Riung Media digelar KPU Buleleng dengan para jurnalis di Kabupaten Buleleng. Foto: rik

BULELENG – Persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak yang rencananya pada November 2024, terus dimatangkan KPU Buleleng. Khusus Pilkada Buleleng 2024, KPU Buleleng akan mendapat dana hibah Rp43,9 miliar yang bersumber dari APBD Buleleng. Anggaran sebesar itu tidak termasuk honorarium untuk badan ad hoc.

Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, saat Riung Media (media gathering), Selasa (10/5/2022) siang. Dalam acara dengan para jurnalis di KPU Buleleng itu, turut hadir Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Menurut Dudhi Udiyana, dari hasil kajian dan pembahasan, dana hibah yang disetujui Pemkab Buleleng untuk Pilkada Buleleng 2024 senilai Rp43 miliar lebih. Dana hibah ini di luar honorarium untuk badan ad hoc yang akan ditanggung KPU Bali.

Bacaan Lainnya

Dana untuk badan ad hoc yang diperlukan KPU Buleleng sekitar Rp22 miliar. “Kalau ad hoc itu sudah termasuk untuk protokol kesehatan (jika masih pandemi saat proses pemilihan),” kata Dudhi Udiyana.

Untuk diketahui, dana hibah akan diterima dalam dua tahap, yakni tahun 2023 dan 2024. Dana itu akan digunakan penuh untuk Pilkada Buleleng 2024 secara secara efektif dan efisien. Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait dana cadangan Pilkada Buleleng sudah diusulkan ke DPRD Buleleng untuk dibahas. “Mudah-mudahan segera diputuskan oleh Dewan, sehingga dana bisa secepatnya disiapkan,” papar Dudhi.

Baca juga :  Wajib Dibaca..., Ini Penyebab Meningkatnya Tambahan Kasus Covid-19 di Bali

Pada kesempatan itu, Dewa Agung Lidartawan lebih menekankan tingkat partisipasi pemilih di Buleleng yang cenderung rendah setiap perhelatan pesta demokrasi. Dari catatan yang ada, tingkat partisipasi pemilih di Buleleng yang datang ke TPS tidak lebih dari 75 persen. Melihat kondisi itu, dia menilai perlu dilakukan upaya strategi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

Menurut Lidartawan, KPU sudah mengambil langkah memperbaiki daftar pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan terlihat kecil. Sebab, banyak penduduk yang meninggal tapi masih tercatat dalam DPT, sehingga angka tingkat ketidakhadiran pemilih di TPS jadi rendah.

“KPU akan terus melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulannya. Jika memang orangnya sudah nyata meninggal, agar bisa dicoret dan didukung dengan bukti surat kematian,” tegasnya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.