Petugas Partai PDIP Siap Basmi “Covid-33”, Tunduk Instruksi Ketum Bukan Ciri Otoriter

  • Whatsapp
ARIF Wibowo saat memberi sambutan dan membuka Rakerda-Rakercabsus PDIP Bali di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Minggu (20/6/2021). Dia menegaskan kader harus tunduk kebijakan partai, meski menolak jika hal itu dianggap sebagai ciri partai otoriter. Foto: hen
ARIF Wibowo saat memberi sambutan dan membuka Rakerda-Rakercabsus PDIP Bali di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Minggu (20/6/2021). Dia menegaskan kader harus tunduk kebijakan partai, meski menolak jika hal itu dianggap sebagai ciri partai otoriter. Foto: hen

DENPASAR – Kepiawaian retorika Wakil Sekjen PDIP, Arif Wibowo, berhasil mencuri perhatian peserta Rakerda dan Rakercabsus PDIP Bali, terutama kader yang menjadi anggota DPRD, di Hotel Grand Bali Beach (GBB) Sanur, Minggu (20/6/2021). Dia menjanjikan petugas partai akan berjuang untuk membasmi “Covid-33”, julukan bagi Perpres 33/2020 yang memangkas nilai uang perjalanan anggota DPRD.

“Sudah kewajiban petugas partai di pemerintah menyuarakan bahwa Covid-33 itu segera dibasmi secara gotong royong,” ucapnya dalam sambutan setelah Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster, selesai memberi sambutan.

Bacaan Lainnya

Topik ini mencuat setelah Arif melihat eskpresi peserta, terutama yang menjadi anggota DPRD, kurang semangat. Dia berkelakar hal itu bisa karena putus cinta, karena belum sarapan, dan ketiga karena banyak utang. “Kira-kira yang mana?” ucapnya dan dijawab riuh oleh peserta dengan ucapan “banyak utang” dan “Covid-33”.  “Tepuk tangan saja sampai diminta, ini di luar tradisi kader partai,” ucapnya tertawa.

Arif mengakui ada keluhan yang disebut “kolektif kolegial” mengenai Perpres 33 yang diplesetkan menjadi Covid-33 itu. Dia berkata beberapa kali asosiasi DPRD ke Komisi II DPR RI menyampaikan aspirasi, dan sudah juga diteruskan ke Mendagri dan Menpan-RB untuk diperbaiki. Seakan memberi harap, dia menegaskan petugas partai di pemerintahan akan bergotong royong membasmi Covid-33 tersebut. “Ini yang bermasalah anggota fraksi, kalau walikota atau bupati tidak masalah kan ya?” sambungnya, masih dengan nada jenaka.

Baca juga :  Mahayastra Serahkan Kursi Roda bagi Warga Berkebutuhan Khusus

Sebelumnya, dalam sambutannya, Koster memaparkan Rakercab dan Rakerda PDIP Bali ini dilaksanakan secara hibrid, yakni tatap muka langsung dan virtual. Salah satu alasan memilih Hotel GBB karena hotel yang ada sejarah dengan PDIP itu lama tidak mendapat tamu, gegara pandemi Covid-19. Peserta dalam ruangan sebanyak 209 orang, dan 150 lebih mengikuti secara virtual di masing-masing DPC, ditambah ratusan peserta dari organisasi yang berafiliasi dengan PDIP.

“Kita mengikuti protokol kesehatan ketat. Karena itu semua peserta wajib tes antigen, dan dinyatakan negatif. Jadi yang masuk ruangan ini semuanya sudah negatif,” terangnya.

Rakerda dan Rakercab, jelasnya, merupakan forum strategis menyampaikan ide, konsep dan pemikiran untuk program kerja partai. Rakerda untuk tujuan politik yang berkaitan persoalan kerakyatan dan kebangsaan, khususnya di tingkat daerah. Selain itu sebagai ajang konsolidasi, evaluasi dan sinkronisasi jajaran partai sesuai ketetapan Kongres kelima tahun 2019 lalu. “Jadi, ini pedoman kita sebagai petugas partai,” ucapnya.

Disinggung mengenai agenda politik untuk Pemilu Serentak 2024, Arif Wibowo usai penyampaian para ketua DPC se-Bali menyatakan, merujuk ketetapan Kongres dan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, tahun 2024 menjadi tahun tantangan bagi PDIP untuk hattrick (tiga kali berturut-turut) menang secara nasional maupun di Bali. Bagaimana menggapainya, hal itu dibahas dalam Rakerda dan Rakercab yang akan diteruskan ke Rakernas nanti. “Bali sangat kondusif dan lengkap tiga pilarnya, ini modal besar. Bali akan kembali menang dengan hasil lebih dibanding tahun 2019,” serunya.

Baca juga :  Hingga April Ada 832 Kasus DBD di Denpasar, Diskes Minta Masyarakat Lakukan Ini

Dia menegaskan, sejauh ini belum rekomendasi untuk Pemilu 2024. DPP hanya memberi penjelasan saja bagaimana perbaiki kebijakan dan strategi menang Pemilu Serentak. Hal prinsip yang menjadi urgensi arahan Ketua Umum harus dipahami kader. “Kita bukan bicara orang, kami membangun dan memperkuat sistem di dalam,” ucapnya menegaskan.

Seakan ingin menepis isu-isu yang beredar di luar, Arif menjabarkan, meski petugas partai di legislatif dan eksekutif tunduk perintah dan kebijakan partai, hal itu bukan ciri otoriter. Alasannya, itu model demokrasi di partai sesuai ideologi yang dianut partai. Sebagai partai ideologis, kader boleh saja berdebat di internal, tapi hasilnya dilaksanakan sungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan. “Kebijakan partai itu jelas, tinggal manut atau tidak,” katanya, yang mampu “menyihir” ruangan menjadi senyap.

Bagaimana dengan mulai panasnya internal terkait capres 2024? “Itu bukan urusan partai. Perintah Ketua Umum kami kerja sekeras dan sebaiknya untuk bela rakyat, selamatkan rakyat dan bangsa, diterjemahkan dalam program. Capres itu belakangan,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.