BANGLI – Kaum difabel juga memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat umum, apalagi ketika masuk ke ranah pekerjaan. Hingga kini masih sedikit lapangan kerja yang terbuka bagi para penyandang difabel, meskipun Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas sesungguhnya mewajibkan instansi pemerintah dan swasta menyediakan kuota bagi kaum difabel.
Persoalan itu termasuk dalam pembahasan saat rapat dengar pendapat antara Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia (DPC Pertuni) Cabang Bangli dengan DPRD Bangli, Kamis (10/2/2022) di DPRD Bangli.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles; didampingi Ketua Fraksi PDIP, Ni Nengah Madiayani; Ketua Komisi III, I Made Natis, dan anggota DPRD lainnya. Sementara dari eksekutif hadir Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangli, Ida Ayu Gde Yudi Sutha.
Ketua DPC Pertuni Bangli, Pande Putu Riva, pada kesempatan itu pada intinya menyampaikan sejumlah hal. Selain mohon dukungan Sekretariat untuk Pertuni, dia juga ingin ada pelatihan pengenalan digitalisasi untuk lebih berkembang serta bisa bersaing dengan Pertuni daerah lain.
Pemkab juga diminta perhatian untuk memberi kesempatan anggota Pertuni mengabdi sesuai ketentuan Undang-Undang yakni diwajibkan 2 persen di pemerintahan dan 1 persen di swasta.
Dari sisi pengembangan SDM, Pertuni dituntut untuk mengikuti program digitalisasi. Sejauh ini dia menemui kendala di lapangan, selain anggota yang berusia di atas 40 tahun, juga keterbatasan sarana-prasarana pelatihan digitalisasi. “Untuk itu, kami agar bisa dibantu melaksanakan pelatihan tersebut,” pintanya.
Ida Ayu Gede Yudi Suta mengutarakan, sebelumnya sempat dilaksanakan pemaparan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Bangli terkait minimnya anggaran. Dari sebelumnya mendapat Rp25 juta, kini hanya Rp8 juta, dan itu hanya bisa membantu pembelian kursi roda.
Sementara ini yang bisa diberi pelayanan seperti sembako, alat bantu, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan atensi dan memfasilitasi tunanetra mengikuti pelatihan keterampilan pijat dan barista. “Untuk penambahan anggaran akan diupayakan dalam APBD Perubahan nanti,” jelasnya.
Menyinggung jumlah para penyandang difabel di Bangli, dia menyebut mencapai 2.044 orang, meliputi 121 tunanetra, 294 tunawicara, 555 cacat anggota tubuh, 508 cacat mental, dan 91 cacat ganda.
“Pelayanan yang kami laksanakan selama ini untuk penyandang disabilitas yakni bantuan sembako, alat bantu dan bantuan usaha ekonomi produktif,” lugasnya.
Komang Carles pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi terkait terbentuknya Pertuni Bangli sebagai wadah para penyandang tunanetra di Bangli.
Berkaitan dengan harapan anggota Pertuni Bangli untuk bisa dipinjamkan secretariat, kegiatan pelatihan, dan bisa diserap dalam rekrutmen tenaga kerja, dia akan berupaya memperjuangkan serta mengawal aspirasi tersebut.
Termasuk juga untuk memperjuangkan kenaikan anggaran dalam APBD Perubahan “Kami akan berupaya mengawal aspirasi ini tahun 2023. Maklum saja, karena anggaran tahun 2022 berjalan dan kondisi keuangan daerah yang terdampak pandemi Covid 19, anggota DPRD saat ini tidak dapat dana asipirasi,” jelasnya. gia
