Perpanjangan PPKM di Badung, Pelaku Usaha Wajib Tempel Stiker “No Mask No Service”, Upacara Keagamaan Dibatasi 50 Orang

  • Whatsapp
Made Suardita. Foto: ist
KOORDINATOR Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Kabupaten Badung, Made Suardita. foto: dok

MANGUPURA – Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Bupati Badung menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 443/361/Setda tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Badung.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati Giri Prasta tertanggal 26 Januari 2021 ini ditujukan kepada para kepala perangkat daerah, para camat, para kepala Perumda, para lurah dan perbekel serta para bendesa adat se-Kabupaten Badung.

Bacaan Lainnya

Menurut Kepala Bagian Humas Badung,  Made Suardita, Rabu (27/1/2021), dalam Surat Edaran tersebut tercantum sebelas poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Di antaranya pertama, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/online. Kedua, membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 20.00 Wita. Ketiga, untuk jam operasional pasar rakyat dan usaha terkait sarana pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan poin 2.

Keempat  mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional penyelenggara, atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan dengan pembatasan pengunjung 25 persen dari jumlah kapasitas maksimum, tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan “No Mask No Service” (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya.

Baca juga :  Kapolda Bali Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada Bangli

‘’Poin kelima menegaskan terkait pelanggaran terhadap poin 2 dan 4 dapat dikenakan sanksi secara tegas, sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru,’’ sebutnya.

Lanjutnya, dalam poin keenam diterangkan agar melakukan penguatan pengujian/testing berupa pemeriksaan rapid test (tes cepat) secara random di tempat-tempat publik termasuk juga kepada para WNA.  Ketujuh, pelaksanaan upacara adat dan keagamaan agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksana upacara di antaranya, piodalan/dewa yadnya dilaksanakan oleh pemangku, serati dan prajuru, persembahyangan krama maksimal 50 orang.

Untuk pitra yadnya/ngaben dilaksanakan dengan maksimal bebangkit asiki, tidak menggunakan wadah/bade, setiap rangkaian upacara ngaben maksimal diikuti 50 orang termasuk ke setra. Upacara manusa yadnya hanya melibatkan maksimal 50 orang tanpa mengadakan resepsi.

Kedelapan, pelaksanaan ibadah umat agama dibatasi kehadirannya maksimal 50 orang. Kesembilan, kecamatan, desa/kelurahan dan desa adat agar mengoptimalkan posko satgas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakkan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri. Kesepuluh, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh desa/kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kelurahan bersama satgas gotong royong desa adat setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan. Surat Edaran tersebut berlaku sejak 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Badung.

Baca juga :  PDP Covid-19 di Bali Tambah 9 Orang

Mantan Lurah Lukluk ini juga menyampaikan disamping terbitnya Surat Edaran Bupati, dalam upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengeluarkan Surat Nomor : 800/363/SETDA/BKPSDM perihal Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tertanggal 26 Januari 2021 yang mengatur pembatasan aktivitas pegawai. Untuk pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional tertentu tetap masuk dan beraktivitas seperti biasa. Sementara untuk staf menerapkan Work From Home (WFH) sebanyak 75 persen dan Work From Office (WFO) sebanyak 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. gay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.