Perkuat Daya Saing UMKM, BSN Sosialisasi Standardisasi Produk

  • Whatsapp
ANGGOTA DPR RI, I Nyoman Parta, bersama BSN usai Sosialisasi Standar Produk Penguatan Daya Saing UMKM. Foto: adi

DENPASAR – Menguatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyosialisasikan standardisasi produk. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Akreditasi BSN, Donny Purnomo, di sela-sela sosialisasi Standardisasi Produk dalam Rangka Penguatan Daya Saing UMKM di Sanur, Denpasar, Minggu (24/10/2021).

Lebih lanjut dikatakan, dengan mengikuti standardisasi produk UMKM dengan SNI, produk lokal bisa menyasar pasar ekspor. ”Peningkatan kualitas produk UMKM sebagai program nyata membangkitkan ekonomi Bali dalam masa pandemi,” ucapnya.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Budi Triswanto, menyebut, BSN wajib mengarahkan pelaku usaha dan sektor UMKM memproduksi produk dengan standardisasi.

SNI merupakan standar yang ditetapkan pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi sebuah badan atau perusahaan. ”Hal ini ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015 yang mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI,” ujarnya.

Budi Triswanto menambahkan, tujuan penerapan SNI untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya. Baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian lingkungan hidup. Ini membantu kelancaran dan keamanan perdagangan baik di dalam maupun luar negeri. ”Penerapan SNI untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, serta mutu barang atau jasa,” tegasnya.

Baca juga :  Bupati dan Wabup Karangasem Ucapkan Selamat Idul Fitri

Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta, menambahkan, Komisinya minta BSN untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan cara mengedukasi UMKM melakukan standardisasi produk. Dengan standar yang jelas, kata dia, mereka bisa menjamin kualitas produk serta meningkatkan daya saing produk yang dijual. ”Yang terpenting bisa meningkatkan produk bagi konsumen,” tegas legislator berpostur sentosa tersebut.

Menurut Parta, UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 serta peraturan turunannya PP No.7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diberlakukan. BSN harus aktif “jemput bola” memfasilitasi dan membina percontohan UMKM yang menertapkan SNI, khususnya di Bali. Dengan diperolehnya sertifikasi SNI, UMKM tidak hanya sebagai cerminan suatu produk yang berkualitas, tapi juga sebagai syarat agar UMKM bersangkutan dapat melakukan ekspor.

Politisi PDIP asal Desa Guwang Sukawati ini menguraikan, berdasarkan rekapitulasi data keragaman UMKM Provinsi Bali Tahun 2021, total jumlah UMKM di Bali saat ini, baik formal maupun informal, sejumlah 412.265. UMKM diharapkan jangan malas mengurus perizinan. “Dengan kelengkapan perizinan, UMKM mudah mendapat akses pelatihan dan akan menjadi syarat mendapatkan KUR,” pesannya.

Menurutnya, pelaku pariwisata dapat berhasil bangkit dengan mengembangkan UMKM. Dengan menumbuhkan UMKM, pelaku usaha bisa menentukan waktu kerja sendiri. “Bisa memproduksi berbagai produk, dan bisa membantu negara dengan membayar pajak,” pungkasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.