POSMERDEKA.COM, BANGLI – Setelah beberapa kali pembahasan, akhirnya DPRD Bangli mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Penyampaian rekomendasi melalui rapat paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD I Ketut Suastika, dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar, Kamis (27/3/2025).
Ketua Komisi II, Ketut Mastrem, yang membacakan laporan komisi-komisi menyampaikan, setelah melakukan pencermatan dan pembahasan, legislatif beranggapan penyusunan LKPJ Kepala Daerah telah memenuhi unsur formil dan substansi.
Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
DPRD Bangli, sebutnya, memberi rekomendasi kepada Bupati selaku Kepala Daerah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, anggaran, dan peraturan daerah.
Karena ruang fiskal yang sangat terbatas, legislatif minta kepada Bupati untuk melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendanaan daerah, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai kewenangan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intensifikasi ini juga meliputi upaya meminimalisir dan mencegah kebocoran penerimaan pajak dan retribusi, yang antara lain dilakukan dengan menerapkan sistem elektronik (digitalisasi),” jelasnya.
Selain itu, jelasnya, DPRD Bangli juga minta agar eksekutif terus menjalin kerja sama dengan Pemprov Bali dan kabupaten/kota lain, untuk mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Kami memahami kerja keras yang dilakukan Bupati dalam mengupayakan sumber-sumber pendanaan pembangunan, melalui koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota lainnya seperti Badung, Denpasar dan Gianyar, sehingga selalu mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ujar Mastrem.
Bertalian dengan hal tersebut, dia menilai sudah sepantasnya lembaga legislatif memberi apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja Bupati.
“Kami berharap agar Bupati tetap melakukan lobi dalam kerangka Bali one island, satu pola dan satu tata kelola, baik kepada pemerintah daerah tersebut di atas maupun kepada pemerintah pusat,” pintanya menandaskan. gia
