Peradi Singaraja Gelar PKPA, Advokat Diingatkan Tak Boleh Langgar Kode Etik

  • Whatsapp
PEMBERIAN materi pendidikan advokat saat pembukaan PKPA DPC Peradi Singaraja bekerjasama dengan Undiksha Singaraja. foto: rik

BULELENG – Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) digelar DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Singaraja yang bekerjasama dengan Undiksha Singaraja, pada Jumat (17/9/2021) resmi dibuka. Dalam PKPA kali ini, calon advokat ditekankan untuk mentaati kode etik profesi Advokat sehingga nantinya tidak terjerat persoalan hukum.

PKPA kali ini yang berlangsung dari Jumat (17/9/2021) hingga Jumat (15/10/2021) mendatang dibuka langsung Ketua Umum DPN Peradi, Prof Otto Hasibuan dan sekaligus memberikan materi, diikuti oleh 25 peserta PKPA dan Pengurus DPC Peradi Singaraja secara virtual, di gedung Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Undiksha Singaraja.

Bacaan Lainnya

Ketua Panitia PKPA DPC Peradi Singaraja, Kadek Doni Riana, mengatakan, pendidikan advokat kali ini digelar secara virtual atau daring, mengingat situasi pandemi Covid-19. Meski demikian, ini tidak akan mengurangi materi diberikan dalam pendidikan advokat yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

‘’Kami memakai sistem online (daring), tapi ini tidak akan mengurangi proses pendidikan, baik dari pemateri sisi penegakan hukum akademik maupun praktisi hukum. Ini (PKPA) salah satu syarat bagi mereka ingin beralih profesi sebagai advokat. Mereka mempunyai bekal terkait profesinya itu,’’ kata Doni Riana, selaku Sekretaris DPC Peradi Singaraja.

Baca juga :  Propam Polres Tabanan Cek ke Tempat Hiburan Malam

Ketua DPC Peradi Singaraja, Gede Harja Astawa, menegaskan, PKPA ini diselenggarakan dengan tujuan mencetak para advokat andal dan profesional. Dan, ini juga bagian dari persyaratan untuk para lulusan hukum yang akan terjun ke dunia advokat. Para calon advokat juga ditekankan agar menaati kode etik profesi advokat.

Hal ini berkaca dari salah seorang mantan anggota advokat Peradi, yakni Eko Sasi Kirono tersangkut masalah hukum pidana dugaan pemalsuan dokumen putusan PN Singaraja terkait kasus perceraian beberapa waktu lalu, sehingga DPC Peradi Singaraja kini lebih selektif dalam perekrutan anggota advokat.

‘’Ini tidak akan menjamin advokat nanti melanggar, kembali kepada karakter orang personal itu. Tapi diawal kami sudah ingatkan, kode etik harus dijadikan dasar untuk bertindak dalam hal menjalankan profesi. Kalau ada pelanggaran, ya ada sanksi tegas dan bisa saja izin (beracara) dicabut,’’ tegas Harja Astawa.

Sementara itu, Wakil Dekan I FHIS Undiksha Singaraja, I Nengah Swastika, menjelaskan, kegiatan ini pertama kali digelar di Undiksha Singaraja, untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan anak-anak yang lulus dari program ilmu hukum. Diharapkan, kegiatan ini bisa terus berkelanjutan.

‘’Kami harap, ini tidak akan sekali ini saja tapi berkelanjutan, sehingga program ini akan menjadi program berkelanjutan, supaya melahirkan tenaga kerja yang berkualitas dan termasuk Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ingin menyiapkan tenaga profesional di bidang advokat,’’ ujar Swastika. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.