DENPASAR – Keterlibatan kaum milenial dalam kontestasi politik jelas patut diperhitungkan. Selain bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, kanalisasi dan aktifnya partisipasi generasi ini akan menghapus stigma bahwa mereka abai terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan itu dilontarkan akademisi Unud, Dr. Kadek Dwita Apriani, dalam webinar “Pilkada Denpasar di Tengah Pandemi Covid-19” yang digelar KPU Denpasar, Kamis (16/7/2020) dan ditayangkan live di YouTube Udayana TV.
Menurut Dwita, kaum milenial seyogianya ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan arah pembangunan. Kanalisasi partisipasi mereka, jelasnya, antara lain dengan ikut serta dalam proses pengawasan, atau memberi informasi awal ketika ada pelanggaran melalui aplikasi. Selain itu, sambungnya, juga dapat terlibat dalam pengawasan mencegah terjadi praktik politik uang.
“Mereka juga dapat ikut serta mencegah meluasnya hoaks dalam pilkada. Terakhir, ikut serta dalam penetapan protokol kesehatan pada tahapan pilkada,” urai alumnus FISIP Universitas Indonesia dengan penelitian tentang Pilkada Karangasem tahun 2015 untuk disertasinya tersebut.
Dwita memberi data tentang partisipasi milenial dalam politik. Mengutip hasil survei salah satu media nasional menjelang Pemilu Serentak 2019, 76 persen milenial mengaku akan menggunakan hak suaranya. Kemudian 19 persen berkata terkadang menggunakan hak suara, bergantung kadar ketertarikan kepada kandidat, dan 5 persen menyatakan golput. Alasannya, siapapun yang memimpin tidak akan berpengaruh terhadap hidupnya. “Data ini menunjukkan betapa strategis peran dari partisipasi milenial,” tegasnya.
Selain Dwita, webinar ini menghadirkan narasumber Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dipandu akademisi Unud, Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel. Peserta webinar yakni dari kalangan mahasiswa Unud, media massa, penggiat pemilu, jajaran PPK dan PPS di Denpasar, serta instansi terkait di Pemkot Denpasar.
Dari pertanyaan dan masukan yang disampaikan peserta, sebagian besar merujuk kepada kesungguhan dan kesiapan KPU Denpasar menyelenggarakan pilkada dengan aman di tengah pandemi. Pun menanyakan teknis pelaksanaan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk masukan, peserta mendorong KPU menyelenggarakan kontestasi berkualitas secara substansial, tidak sekadar prosedural.
Menurut Lidartawan, KPU akan melaksanakan Pilkada 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap tahapan. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi dan menggunakan hak pilih dengan aman, tanpa diusik rasa khawatir berlebihan.
Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, mendaku sangat berterima kasih atas kesediaan Unud untuk kerjasama mengundang mahasiswanya mengikuti webinar. Dia sepakat betapa generasi milenial memiliki peran strategis dalam perhelatan politik saat ini. Apalagi jumlah mereka relatif tinggi, antara 17 persen sampai dengan 20 persen. “Karena mereka kaum terdidik, kami berharap pesan pentingnya pilkada bisa lebih mudah menjangkau masyarakat yang lain,” tandasnya. hen
