Pengarakan Ogoh-ogoh Kembali Ditiadakan, PHDI-MDA Bali Keluarkan SE Bersama

  • Whatsapp
POTONGAN Surat Edaran Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Bali. foto: ist

DENPASAR – Kurang dari dua bulan lagi, tepatnya tanggal 14 Maret 2021, umat Hindu akan merayakan Hari Nyepi Tahun Saka 1943. Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pada Selasa (19/1/2021) mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1943 di Bali.

Surat dengan Nomor: 009/PHDI-Bali/1/2021 – Nomor: 002/MDA-Prov Bali/1/2021 tersebut ditandatangani Ketua PHDI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana bersama Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet; serta turut mengetahui Gubernur Bali Wayan Koster.

Bacaan Lainnya

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut mengenai pengarakan ogoh-ogoh berkaitan dengan upacara Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943. Di sana disebutkan bahwa pengarakan ogoh-ogoh tahun ini ditiadakan.

Lengkapnya berbunyi: “Pengarakan Ogoh-Ogoh bukan merupakan rangkaian wajib Hari Suci Nyepi. Oleh karena itu, pengarakan Ogoh-Ogoh pada Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 ditiadakan.

”Surat edaran tersebut juga mengatur mengenai rangkaian upacara Malasti, Tawur, Pangrupukan agar dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut: a. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi paling banyak 50 orang; b. Para pamangku agar menggunakan ‘panyiratan’ yang sudah bersih untuk ‘nyiratang tirta’ kepada krama, dan memberikan bija dengan peralatan yang bersih;

Baca juga :  Selamat Datang Penantang Bupati “Bares”, Muntra Legowo di Posisi Nomor 2

c. Dilarang memakai/membunyikan petasan/mercon dan sejenisnya; d. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara; dan e. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran Covid-19, semua panitia dan peserta agar mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Di dalam SE Bersam PHDI-MDA juga disebutkan terkait lokasi Malasti Tawur Kasanga bagi desa adat-desa adat di Bali serangkaian pelaksanaan Nyepi tahun ini.

Bagi desa adat yang berdekatan dengan segara (pantai), malasti di pantai. Bagi desa adat yang berdekatan dengan danau, malasti di danau. Bagi desa adat yang berdekatan dengan campuhan, malasti di campuhan. Bagi desa adat yang memiliki beji, dapat malasti di beji. Atau, desa adat dapat malasti dengan cara ngubeng atau ngayat dari pura setempat.

Disebutkan bahwa dasar hukum pembatasan kegiatan serangkaian Hari Nyepi Tahun Saka 1943 di Bali yakni mempertimbangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Baca juga :  Madiadnyana: Pembelajaran Daring Gagal Total!

”Surat Edaran Bersama ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab secara niskala-sakala,” demikian Ketua PHDI Provinsi Bali dan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali di akhir surat tersebut. rap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.