Pengadaan Vaksin Bertahap dan Berkeadilan Sosial, Gagasan Prioritaskan Bali Sulit Terwujud

  • Whatsapp
IGK Kresna Budi dan Dewa Mahayadnya. Foto: hen
IGK Kresna Budi dan Dewa Mahayadnya. Foto: hen

DENPASAR – Pengadaan vaksin Sinovac dilakukan pemerintah pusat secara bertahap. Selain itu harus mempertimbangkan keadilan sosial. Karena itu, gagasan agar Pemprov Bali mengadakan vaksin secara mandiri untuk mempercepat vaksinasi, dinilai sulit direalisasikan. Hal itu diutarakan Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi; dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya, Senin (8/2/2021).

Keduanya dimintai tanggapan atas gagasan guru besar virolog Universitas Udayana, Ngurah Mahardika, yang diunggah di status Facebook. Menurut Mahardika, jika pariwisata Bali bangkit akan menggulirkan ekonomi daerah lain, dan pasar produk daerah lain terbuka. Kondisi itu berdampak positif kepada negara penyumbang pariwisata, dan “industri tanpa asap” itu bisa menggeliat lagi.

Bacaan Lainnya

Kata dia, Bali hanya perlu 6 juta dosis vaksin Covid-19. Untuk mencapai kekebalan penduduk, 70 persen penduduk dibuat kebal. Kebutuhan vaksin Bali 70 persen x 4,4 juta = 3 juta. Karena tiap orang perlu dua dosis, Bali hanya perlu 6 juta dosis. Secara imunologis Bali kebal, dan bila ada satu orang yang membawa virus, rantai penularan tergunting karena yang bersangkutan dikelilingi orang-orang yang kebal.

“Kasus akan turun drastis, rumah sakit rileks, pandemi berlalu,” ulasnya. Sebagai catatan, POS BALI mengutip status di Facebook itu setelah diizinkan yang bersangkutan.

Baca juga :  Mangku Pastika Gandeng NCPI Bali Bantu Sembako untuk Pecalang

Jika diasumsikan per dosis Rp500 ribu, jelasnya, total butuh Rp3 triliun. Pendapatan devisa dari pariwisata Bali pernah dikalkulasi sampai Rp75 triliun per tahun, jadi Rp3 triliun kurang dari 5 persen pendapatan pariwisata Bali dahulu. Sumber vaksin bisa dari alokasi negara, swadaya Pemprov Bali, dan negara-negara pengirim wisatawan.

Berharap alokasi negara perlu waktu lama, vaksin juga barang langka, sementara kebutuhan negara 400 juta dosis. Karena itu Pemprov harus berinisiatif sendiri, dan dia yakin uang pasti ada, tinggal kemauan pemerintah saja. Pengusaha dan pemilik hotel di Bali bisa saja diajak patungan membeli, dan ini bisa dilihat sebagai investasi.

“Vaksinnya harus dapat lisensi di Indonesia. Walau dilisensi di luar negeri, itu ilegal di sini. Produsen vaksin harus mengajukan Emergency Use Authorization (EUA) di Indonesia,” urainya.

Kresna Budi menilai gagasan Mahardika itu bagus. Hanya, dia bilang ketersediaan vaksin sangat terbatas. Semua negara di dunia berlomba mencari dan belum tentu dapat. Ketika Indonesia mengamankan sekian juta vaksin, masih ada negara lain belum dapat.

“Ini vaksin pengadaannya kan bertahap sampai Januari 2022, ada skala prioritas. Produksi vaksin itu terbatas, makanya kita mengutamakan protokol kesehatan dulu sebelum Bali dapat vaksin semua. Kalau saya lebih mendorong agar donor konvalesen yang digencarkan untuk membantu yang sakit,” ucap politisi Golkar tersebut.

Baca juga :  Timses Massker Keok di TPS

Bagi Mahayadnya, bicara vaksin berarti bicara NKRI. Meski Bali menyumbang besar bagi negara melalui industri pariwisata, tidak elok jika terkesan ingin diprioritaskan. “Nanti kalau provinsi lain minta perlakuan yang sama bagaimana? Sekarang kita bicara pemerataan dan keadilan sosial, tidak bisa bicara parsial,” ujar Dewa Jack, sapaan akrabnya.

Lebih jauh diuraikan, Bali memang destinasi wisata yang disukai pelancong. Namun, pandemi ini merupakan masalah dunia, artinya tidak ada negara yang biasa ke Bali yang tidak kena dampaknya. Dia berasumsi Bali mendapat prioritas vaksin untuk kekebalan kelompok dan siap membuka pintu untuk pariwisata. Masalahnya, apakah negara lain mengizinkan warganya ke Bali?

“Yang kita butuhkan itu adalah wisatawan datang, bukan sekadar menyiapkan diri. Jika waktunya tepat menyesuaikan lima negara terbesar penyumbang turis ke Bali, ya mungkin bisa. Tapi Australia sebagai penyumbang terbesar, baru buka pasar ke Bali tahun 2023. Perth malah sekarang lockdown,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.